TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Tak Ada Utang Subsidi & Kompensasi Energi 2024

Menkeu Purbaya: Sudah Dibayar Penuh, Kita Cek Nyangkutnya Di Mana

Reporter & Editor : AY
Selasa, 30 September 2025 | 15:21 WIB
Menkeu Purbaya saat rapat dengsn Komisi IX DPR. Foto : Ist
Menkeu Purbaya saat rapat dengsn Komisi IX DPR. Foto : Ist

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pihaknya tidak memiliki utang subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 terhadap BUMN. Termasuk, Pertamina dan PLN.

 

Hal ini disampaikan Purbaya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

 

"Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024, subsidinya sudah dibayar penuh. Termasuk, kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, untuk Pertamina dan PLN. Jadi, seharusnya sudah clear itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin, kita cek nyangkutnya di mana di mereka. Tapi di tempat kami, sudah kami kirim," jelas Purbaya.

 

Purbaya menekankan, pihaknya sudah membayar penuh seluruh tagihan tahun 2024. Jika ternyata masih ada yang belum beres, Purbaya minta tolong BUMN yang terlibat atau Danantara untuk menghubunginya.

 

"Supaya bisa saya selesaikan secepatnya," cetus mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

 

Setelahnya, Ketua Komisi XI Misbakhun menyampaikan hasil rapat berdurasi lima jam (pukul 16.00 hingga 21.00 WIB) dengan BUMN yang menjalankan Public Service Obligation (PSO) pada Senin (29/9/2025).

 

Salah satu fakta yang terungkap, masih ada BUMN yang belum mendapatkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2024.

 

Misbakhun bilang, ada kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun yang belum dibayarkan. Selain itu, juga ada diskon listrik yang belum dibayar sekitar Rp 13,6 triliun, serta DIPA kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar Rp 3,82 triliun.

 

"Ini jelas Pak. Jadi, kalau Bapak mendapat penjelasan dari anak buah Bapak bahwa semuanya sudah dibayar, ya harus dicek ulang. Ini kita bukan saling menyalahkan. Kita ingin perbaiki tata kelola," tutur Misbakhun.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit