Menteri PU Dody: Dari Ribuan Ponpes, Cuma 50 Yang Mengantongi IMB

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak mau tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, terulang. Kepala Negara langsung memerintahkan jajarannya mendata dan memeriksa konstruksi seluruh ponpes di Indonesia. Hasilnya, dari ribuan ponpes cuma 50 yang tercatat memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

 

Fakta tersebut diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Kondisi ini sangat menghawatirkan karena rawan menimbulkan risiko keselamatan bagi ribuan santri.

 

“Sangat perlu adanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk setiap ponpes,” kata Dody dalam keterangannya, Senin (6/10/2025). PBG sebelumnya dikenal sebagai IMB.

 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, kepemilikan PBG menjadi hal krusial untuk menjamin keamanan dan kelayakan bangunan. Terutama setelah insiden robohnya bangunan ponpes di Situbondo, Jawa Timur.

 

Dody menegaskan, seluruh ponpes wajib memiliki PBG, baik untuk pembangunan baru, renovasi, maupun perawatan bangunan.

 

“Harusnya semua pesantren punya PBG. Nanti kita koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag,” ujarnya.

 

Saat ini, lanjut Dody, Pemerintah masih fokus pada penanganan tanggap darurat di Sidoarjo. Setelah kondisi stabil, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan sosialisasi pentingnya PBG dan sertifikasi laik fungsi bagi seluruh ponpes.

 

“Kalau sudah selesai, kita akan duduk bersama. Mensosialisasikan kepada Pemda dan seluruh ponpes perlunya PBG dan sertifikasi laik bangunan,” tegasnya.

 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, Pemerintah akan menindak tegas ponpes yang tidak memiliki izin bangunan resmi.

 

AHY menilai, kejadian robohnya bangunan ponpes harus menjadi pelajaran penting agar standar keamanan dan kelayakan bangunan dipatuhi secara ketat.

 

“Ke depan, kami akan menertibkan bangunan-bangunan infrastruktur, baik sekolah, ponpes, rumah sakit, dan semua fasilitas publik agar memiliki kekuatan dan aman,” kata AHY.

 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan evaluasi besar-besaran agar musibah di Sidoarjo serupa tidak kembali terjadi.

 

Prasetyo mengatakan, evaluasi terkait pendataan dan audit menyeluruh terhadap konstruksi bangunan seluruh pesantren di Indonesia.

 

Presiden, kata Prasetyo, meminta agar seluruh ponpes segera diperiksa secara teknis untuk memastikan struktur bangunan memenuhi standar keamanan nasional.

 

Evaluasi ke depan, ke semua ponpes. Kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan, infrastruktur pondok masing-masing,” tegasnya.

 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan evaluasi di reruntuhan ponpes Al Khoziny. Hingga Senin (6/10/2025) pukul 14.45 WIB, total korban meninggal dunia dalam insiden ambruknya mushola di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah mencapai 53 orang.

 

Di luar itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 potongan bagian tubuh. Temuan bagian tubuh ini masih dalam tahap identifikasi oleh pihak Disaster Victim Identification (DVI) di RS Bhayangkara, Surabaya.

 

Total korban yang masih dalam pencarian berjumlah 10 orang, yang dirawat 6 orang dan yang telah selesai menjalani perawatan ada 97 orang. Termasuk, satu orang yang tidak membutuhkan perawatan.

 

Saat ini, penanganan insiden runtuhnya mushola Al Khoziny telah memasuki tahap akhir pembersihan puing bangunan. Proses pembersihan sisa puing itu dipimpin Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan.