Kasus Udang Terpapar Radioaktif di Cikande Serang

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta Pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk impor dalam negeri untuk mencegah masuknya barang yang mengandung radioaktif. Hal ini menyusul penemuan udang yang terpapar Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Banten.

 

Menurut Eddy, pencegahan sejak pintu masuk menjadi kunci karena banyak barang impor yang mengandung bahan berbahaya bisa lolos dan digunakan untuk produksi lokal. Karena itu, seluruh pintu impor perlu dijaga ketat agar kasus serupa tidak terulang.

 

“Pemerintah harus lebih ketat mengawasi barang impor supaya bahan berbahaya tidak sampai digunakan untuk produksi dalam negeri,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).

 

Eddy mengatakan, ritme ekspor dalam negeri harus dijaga karena Indonesia memiliki banyak produk unggulan, termasuk udang. “Apalagi, pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada tiga hal, investasi, konsumsi publik, dan ekspor,” katanya.

 

Selanjutnya, Waketum PAN itu berharap Pemerintah bersama lembaga terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk ekspor, terutama udang. Jangan sampai kasus ini membuat importir luar negeri kehilangan kepercayaan terhadap produk Indonesia.

 

“Sekarang sudah menjadi catatan di luar negeri bahwa udang Indonesia terpapar radioaktif. Jangan sampai hal ini menyurutkan minat importir. Yang paling penting tetap pengawasannya,” ucapnya.

 

Lebih jauh, Eddy juga menilai perlu ada pihak yang bertanggung jawab atas insiden udang terpapar radioaktif di Cikande. Pasalnya, akibat kejadian itu, sembilan orang dilaporkan dirawat di RSUP Fatmawati, Jakarta, setelah terpapar radioaktif.

 

“Ini bukan hal ringan, radioaktif sangat berbahaya. Kita sudah tahu asal-usulnya dari impor, sehingga ke depannya perlu pengawasan ketat terhadap muatan yang berpotensi radioaktif,” tegasnya.

 

Sebelumnya, anggota MPR Fraksi PKS Johan Rosihan menilai, kasus cemaran radioaktif pada produk udang Indonesia tidak hanya mencoreng citra ekspor perikanan nasional, tapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem keamanan pangan laut Indonesia. Masalah ini harus jadi momentum memperkuat sistem pengawasan lintas sektor.

 

Pangan laut kita seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Kasus Cs-137 justru menunjukkan lemahnya pengawasan dan kebijakan kita,” ujar Johan.

 

Dia menjelaskan, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Indonesia lebih dari tiga persen, dengan nilai ekspor menembus 5 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp 80 triliun. Udang, tuna, dan rumput laut menjadi primadona yang menyuplai protein bagi pasar domestik maupun global.

 

Cs-137, lanjutnya, merupakan isotop radioaktif berbahaya hasil aktivitas nuklir. Jika masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan, dampaknya bisa fatal, seperti menyebabkan kanker, kerusakan organ, bahkan kematian. “Temuan Cs-137 di udang beku menjadi tamparan keras bagi kredibilitas sistem keamanan pangan laut Indonesia,” katanya.

 

Selain mengganggu ekonomi ekspor, lanjutnya, kasus itu juga ikut mengguncang kepercayaan pasar global. Sayangnya, Indonesia belum memiliki mekanisme deteksi rutin terhadap kontaminasi radioaktif pada produk pangan laut.

 

Badan Karantina, BPOM, maupun laboratorium mutu belum dilengkapi teknologi pendeteksi isotop berbahaya. Kondisi ini membuat Indonesia rentan kehilangan kepercayaan pasar jika tidak segera berbenah.

 

Ini celah besar yang bisa meruntuhkan reputasi pangan laut kita. Dunia sedang mengawasi. Jika Pemerintah tidak transparan, kepercayaan pasar bisa hilang dalam hitungan minggu,” katanya.

 

Sebagai informasi, Kemenkes menyatakan, sembilan orang positif terpapar Cs-137 di Cikande telah ditangani di RSUP Fatmawati. Kesembilan orang dalam kondisi baik dan tidak bergejala. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut, pemeriksaan dilakukan terhadap sekitar 1.562 pekerja dan warga sekitar. Untuk perawatannya, diberikan obat Prussian Blue.

 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan, sumber radiasi Cs-137 diduga berasal dari PT Peter Metal Technology (PMT). Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut, material logam yang terkontaminasi di PMT kemungkinan berasal dari luar negeri karena Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir.