Semakin Tertib, Aman Dan Profesional

KARAWANG - Siswa-siswi SMAN 5 Karawang, Jawa Barat, pekan ini menerima paket perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran menu nasi putih, ayam, sayur, dan buah pisang disambut antusias para pelajar.

 

Seorang siswi bernama Kirey Mustika, bersama temannya, terlihat senang membuka kotak makan. “Selamat makan sayang,” ujarnya riang, dalam video yang beredar di media sosial.

 

Keceriaan itu kian lengkap ketika seorang siswi lainnya spontan mengucapkan, “Terima kasih Pak Prabowo!” sambil mengangkat ompreng MBG. Warganet ramai mengapresiasi momen tersebut. “Enak banget makan ramai, suasana kebersamaan,” tulis akun @afri_0704.

 

Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini, dengan tujuan memperbaiki gizi sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat.

 

Namun di tengah antusiasme publik, Pemerintah tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala. Termasuk kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Insiden terbaru terjadi di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebanyak 87 siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu nasi goreng dari program MBG. Lima di antaranya dirujuk ke RSUD Karanganyar.

 

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo langsung memerintahkan audit lapangan serta evaluasi dapur penyedia makanan. Kepala Negara juga menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG. Regulasi ini akan mengatur standar dapur sekolah, sertifikasi tenaga penyaji, mekanisme pengawasan lintas kementerian dan daerah, serta pemanfaatan bahan pangan lokal yang higienis dan bergizi seimbang.

 

Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi menilai, langkah itu menunjukkan kepemimpinan yang tanggap dan solutif. “Presiden Prabowo tidak hanya memberi instruksi perbaikan, tapi juga menyiapkan dasar hukum agar program MBG makin tertib, aman dan profesional,” katanya.

 

Murmahudi menekankan, insiden keracunan harus dijadikan bahan evaluasi, bukan politisasi. “Program ini masih baru dan perlu penyempurnaan. Justru, Pemerintah cepat merespons agar manfaatnya semakin besar bagi rakyat,” ujarnya.

 

Direktur Utama Ali Ghufron Mukti memastikan biaya perawatan medis akibat keracunan MBG dapat ditanggung BPJS selama tidak berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).

 

Pemerintah berharap, dengan perbaikan berkelanjutan, program MBG tak hanya menjadi bantuan makan siang, melainkan fondasi penting mencetak generasi sehat, cerdas dan berdaya saing.

 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan terbaru dari penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pelaksanaan MBG. Dadan mengatakan, saat ini peraturan itu sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini akan menjadi penyempurna tata kelola MBG.