Ini Alasan KDM Nggak Ikut Protes Menkeu Purbaya Soal Pemangkasan TKD

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM menjelaskan alasan tidak ikut memprotes kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD)  ke Menteri Keuangan, bersama 18 gubernur lainnya, pada Selasa (7/10/2025).

 

Menurutnya, seorang gubernur memiliki dua variabel. Yang pertama, sebagai kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, sebagai wakil pemerintah pusat.

 

Sedangkan pemotongan dana transfer daerah, merupakan keputusan pemerintah pusat.

 

"Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok lah saya memprotes keputusan pemerintah pusat," kata KDM dalam rekaman video yang ditayangkan via Instagram, Sabtu (11/10/2025).

 

Apakah ini akan mempengaruhi kinerja pembangunan? Menjawab pertanyaan ini, KDM mengatakan, kalau dia hanya tumpang kaki, berpangku tangan, tidak melakukan langkah-langkah penanganan terhadap belanja anggaran, pembangunan tidak akan ada. Sebab, sumber daya keuangannya sudah tidak ada.

 

Namun, KDM memastikan, pihaknya akan berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Antara lain, dengan cara memotong dan menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah. Misalnya, kegiatan perjalanan dinas.

 

"Saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali, dulu gubernur 1,5 diturunkan menjadi 750, dari 750 diturunkan menjadi 100. Ini sebagai contoh saja," jelas Dedi.

 

Tak cuma itu, Dedi juga akan memotong biaya listrik hingga 50-75 persen. Pada malam hari, listrik kantor di bagian dalam akan dipadamkan. Bagian luarnya tetap menyala. Air juga akan diatur, agar tidak digunakan sembarangan.

 

Selain itu, belanja ATK juga akan dipangkas hingga 75 persen. Penggunaan media digital, internet, dan sejenisnya akan dibatasi. 

 

Di luar kepentingan dinas, tidak boleh ada penggunaan-penggunaan barang-barang elektronik, atau media-media digital yang menggunakan jasa pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembayaran berbagai fasilitasnya. 

 

Bentuk efisiensi lain yang akan dilakukan KDM adalah menghapuskan snack dan makan siang dalam jamuan tamu.

 

"Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi, nanti kalau bertemu ke provinsi, hanya minum air putih. Kalau ada acara-acara, tidak ada makan siang. Apalagi, makan malam," beber KDM.

 

"Ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menutupi dana transfer daerah yang berkurang," imbuhnya.

 

Pembangunan 2026

Di tengah pemangkasan TKD, KDM memastikan, pembangunan di Jawa Barat  akan tetap berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2025.  Pembangunan jalan akan ditingkatkan dari Rp 3 triliun menjadi 3,5 triliun.

 

Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah-sekolah akan terus dilakukan. Belanja listrik untuk masyarakat miskin, juga akan tetap dijalankan. Begitu juga rehabilitasi irigasi dan penataan sungai. Serta jaminan pendidikan dan kesehatan, berikut pembangunan ruang perawatan baru di RS Provinsi Jawa Barat. 

 

Di luar itu, KDM memastikan pengaduan masyarakat juga akan tetap jalan. Ada dana pribadi gubernur, ada dana dari iuran Rp 1.000 per hari yang dilakukan oleh internal ASN Provinsi Jawa Barat.

 

Sementara sarana dan prasarana keagamaan, akan diberikan alokasi berdasarkan kemampuan anggaran Pemprov Jawa Barat.

 

"Kami akan terus bekerja dengan tagline ASN berpuasa, rakyat berpesta," tegas KDM.