Tumpuk Duit Triliunan di Bank, Pemda Disentil Purbaya

JAKARTA - Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) kena sentil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena menumpuk uang triliunan rupiah di bank. Ulah Pemda tersebut membuat ekonomi tidak berjalan maksimal.

 

Sentilan itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Dalam rapat tersebut, Purbaya mengungkapkan, realisasi belanja APBD hingga kuartal III-2025 masih lambat. Padahal, Pemerintah Pusat sudah bergerak cepat menyalurkan anggaran ke daerah.

 

“Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” sentil mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

 

Purbaya menerangkan, lambatnya serapan belanja membuat dana daerah menumpuk di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat Rp 234 triliun uang simpanan Pemda di perbankan.

 

Purbaya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim pengelola keuangan daerah lebih bijak mengelola dana tersebut. Ia mengingatkan, dana yang disimpan di bank harus secukupnya saja, agar tidak mengendap terlalu lama.

 

Dia juga Pemda mempercepat belanja produktif, tanpa perlu menunggu hingga akhir tahun. Purbaya lalu berbesar kepala daerah menjaga tata kelola dan integritas keuangan.

 

Sebab, hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat dan investor. “Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama,” ujar Purbaya.

 

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp 712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka itu turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

 

Belanja pegawai tercatat stabil, hanya turun 0,7 persen. Namun, belanja modal anjlok menjadi Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen. Padahal, belanja modal berdampak langsung terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

 

Belanja barang dan jasa turun 10,5 persen, sementara belanja lainnya merosot 27,5 persen. Angka ini, kata Purbaya, mencerminkan perlambatan eksekusi di banyak sektor.

 

Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus digenjot dalam tiga bulan terakhir. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” pesannya.

 

Purbaya juga menyinggung permintaan sejumlah gubernur yang ingin dana Transfer ke Daerah (TKD) ditambah. Melihat kondisi saat ini, ketika banyak Pemda menumpuk uang di bank, Kemenkeu ragu mau menambah TKD.

 

Ia menambahkan, bila pengelolaan keuangan daerah baik dan minim penyimpangan, APBD bisa ditingkatkan. “Saya bisa ajukan kenaikan TKD, tapi syaratnya tata kelolanya harus baik. Kalau jelek, saya nggak bisa ajukan. Presiden kurang suka kalau begitu,” katanya.

 

Menurut Purbaya, tanpa pengelolaan yang baik, Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyetujui penambahan TKD. Karena itu, ia meminta para kepala daerah membangun rekam jejak pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

 

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengakui sejumlah daerah masih lambat merealisasikan belanja dalam APBD. Ada juga yang menunda pembayaran hingga akhir tahun.