Prabowo Cetak Sejarah: Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen Tanpa Tambah Beban APBN

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, harga pupuk bersubsidi turun hingga 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara. Kebijakan berani ini disambut gembira para petani di seluruh Tanah Air.

 

Kabar menggembirakan itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers bertajuk Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Sektor Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

 

“Sekarang harga pupuk turun 20 persen, dan itu tanpa menambah beban APBN,” ujar Amran dalam paparannya.

 

Reformasi Besar-besaran Sistem Distribusi

 

Penurunan harga tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, yang merevisi kebijakan sebelumnya terkait jenis, harga eceran tertinggi (HET), dan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025.

 

Amran menjelaskan, selama ini distribusi pupuk sering tersendat karena rantai birokrasi yang terlalu panjang. Atas arahan Presiden Prabowo, Kementan melakukan reformasi total sistem distribusi pupuk nasional.

 

“Dulu distribusi pupuk harus melewati 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, dengan total 145 regulasi. Sekarang cukup dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik, lalu dari pabrik langsung ke petani,” tegas Amran.

 

Langkah deregulasi ini terbukti efektif memangkas rantai birokrasi dan mempercepat penyaluran pupuk ke lapangan. Hasilnya, ketersediaan pupuk meningkat dua kali lipat hingga mencapai 9,55 juta ton.

 

Tertibkan Tata Niaga dan Tindak Pelanggaran

 

Selain memperbaiki sistem distribusi, pemerintah juga menertibkan tata niaga pupuk yang selama ini rawan penyimpangan.

 

Dari hasil investigasi Kementan, ditemukan 27 perusahaan yang terlibat dalam praktik pupuk palsu.

“Lima di antaranya menjual 100 persen pupuk palsu, sedangkan sisanya hanya mengandung sekitar 70 persen bahan aktif,” ungkap Amran.

 

Seluruh kasus kini ditangani aparat penegak hukum. Selain itu, 2.039 izin kios dan pengecer juga telah dicabut karena kedapatan menaikkan harga di atas ketentuan.

“Siapa pun yang memainkan harga, izinnya langsung dicabut dan diproses hukum,” tegasnya.

 

Subsidi Dialihkan ke Hulu, Bukan Lagi di Hilir

 

Kunci keberhasilan penurunan harga pupuk ini terletak pada perubahan skema subsidi. Jika sebelumnya subsidi diberikan di tingkat hilir (distribusi), kini dialihkan ke bahan baku di hulu industri.

 

Dengan cara ini, proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya logistik bisa ditekan tanpa menambah anggaran negara.

 

“Skema baru ini menghemat anggaran hingga Rp 10 triliun dan menurunkan harga pupuk secara signifikan,” ujar Amran.

 

Kini, harga pupuk Urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram (dari Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak), sementara pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram (dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak).

 

“Kebijakan ini adalah hasil efisiensi besar-besaran di seluruh rantai produksi, tanpa tambahan APBN,” tambahnya.

 

Bangun Pabrik Baru dan Gunakan Teknologi Hemat Energi

 

Untuk memperkuat pasokan nasional, pemerintah menugaskan PT Pupuk Indonesia membangun pabrik baru berbasis teknologi hemat energi. Teknologi ini mampu mengurangi konsumsi gas hingga 22–23 persen, jauh lebih efisien dibanding pabrik lama yang mencapai 43 persen.

 

“Dampaknya langsung dirasakan petani — harga turun, pasokan aman, dan APBN efisien. Inilah bukti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada petani dan rakyat kecil,” ujar Amran menegaskan.

 

Dukungan Penuh dari Pupuk Indonesia

 

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, penurunan HET pupuk subsidi akan memperluas akses dan memperkuat daya beli petani.

 

“Dengan harga yang lebih terjangkau, petani bisa lebih mudah mendapatkan pupuk, dan produktivitas pertanian nasional akan meningkat,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulis.

 

Pupuk Indonesia juga berkomitmen menjaga ketersediaan stok selama masa transisi kebijakan. Hingga 22 Oktober 2025, stok nasional tercatat mencapai 1.101.807 ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan petani hingga akhir tahun.

 

“Pasokan dan distribusi tetap aman agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia,” tutup Rahmad.

 

Lompatan Besar Sektor Pertanian

 

Kebijakan penurunan harga pupuk ini menandai lompatan besar sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kombinasi deregulasi, efisiensi industri, dan keberanian reformasi kebijakan, pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk, menjaga ketahanan pangan, serta meringankan beban petani — tanpa menambah satu rupiah pun dari APBN.