Gelar Pahlawan Soeharto Diputuskan Sebelum 10 November

JAKARTA - Usulan pemberian gelar pahlawan bagi Presiden ke-2 RI Soeharto akan diputuskan sebelum Hari Pahlawan 10 November. Keputusan finalnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menerangkan, saat ini usulan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto sudah sampai di Dewan Gelar. Selanjutnya, Dewan Gelar meneruskan usulan itu ke Prabowo.

 

“Bisa diputuskan jelang Hari Pahlawan 10 November. Itu nanti kebijakannya di Presiden,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, di Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).

 

Gus Ipul mengakui, banyak pihak yang menolak Soeharto jadi pahlawan. Dia mengaku sudah menemui dan menampung aspirasi dari pihak yang kontra.

 

“Kita diskusi, dengarkan apa yang menjadi keberatan. Kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian,” terang Sekjen PBNU tersebut.

 

Namun, kata Gus Ipul, Soeharto tetap diusulkan ke Dewan Gelar Pahlawan lantaran telah memenuhi syarat formal. Dia menegaskan, pengusulan gelar pahlawan, termasuk untuk Soeharto, tidak didasarkan pada keputusan kelompok tertentu, apalagi pribadi Mensos. Melainkan melalui proses panjang dan berlapis sejak tingkat kabupaten, provinsi, hingga penilaian di tingkat pusat oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

 

Gus Ipul memastikan, prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan menjadi bagian penting dalam proses pemberian gelar kehormatan negara.

 

Pada intinya, Pemerintah sangat menghormati, menghargai, dan mengapresiasi perbedaan. Semua masukan, termasuk keberatan, ada dalam catatan di lampiran. Justru di situlah semangat demokrasi dan penghormatan terhadap sejarah bangsa,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Gus Ipul menyerahkan 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Selain Soeharto, sejumlah tokoh yang diusulkan adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.

 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Soeharto sudah memenuhi seluruh persyaratan formil untuk diusulkan menerima gelar pahlawan nasional.

 

“Dari hasil verifikasi dan kajian, semua nama yang diusulkan, termasuk Presiden Soeharto, sudah memenuhi syarat dibahas dalam sidang dewan gelar. Selanjutnya, hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan,” kata politisi Partai Gerindra itu, Selasa (28/10/2025).

 

Fadli menerangkan, sidang resmi penentuan akan segera digelar. Dia mengatakan, semakin banyak yang diusulkan semakin baik, lantaran dapat mengakomodasi tokoh yang belum mendapatkan gelar pahlawan dari berbagai provinsi. Meski begitu, secara statistik, dalam setahun biasanya ada delapan nama tokoh yang memperoleh gelar pahlawan.

 

“Pro-kontra wajar terjadi. Kami akan kaji itu sebelum 10 November untuk diserahkan ke Presiden,” tutur mantan Wakil Ketua DPR ini.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Istana sudah menerima daftar nama calon pahlawan nasional. Kini, nama-nama itu sedang dipelajari Presiden dan akan diumumkan pada 10 November 2025.

 

Mohon waktu, nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden mengambil keputusan, akan diumumkan,” kata Prasetyo.

 

Sejumlah partai mendukung Soeharto jadi pahlawan nasional. Politisi Partai Gerindra yang juga putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, berterima kasih atas dukungan publik. “Alhamdulillah, terima kasih. Kalau terealisasi, alhamdulillah. Harapan yang terbaik,” ujar Ketua Komisi IV DPR ini di Bali, Senin (27/10/2025).

 

Partai Golkar, partai yang kelahirannya dibidani Soeharto, paling getol mendukung. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji menilai, Soeharto layak jadi pahlawan nasional.

 

Dia menilai, Soeharto amat berjasa dalam hal pembangunan bangsa. Bahkan dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Dari semula Indonesia sangat miskin, inflasi 650 persen, menjadi jauh lebih baik, berkembang di banyak bidang, pangan tercukupi bahkan swasembada.

 

“Terlepas dari plus minusnya, setiap orang punya kelemahan, kekurangan. Semua yang diusulkan adalah orang yang sangat berjasa bagi Republik Indonesia,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Beringin akan konsisten mendukung Soeharto menjadi pahlawan. Menurut Idrus, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun menorehkan banyak prestasi, terutama di bidang pembangunan.

 

“Golkar tidak pernah surut dan tidak pernah mundur memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Kami pasang badan,” ujar Idrus.

 

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik Bestari Barus menyarankan, publik menilai Soeharto secara utuh. Tak boleh berfokus pada kontroversi, tetapi juga pada kontribusi Soeharto dalam pembangunan.

 

“Dia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tak bisa disangkal,” kata Bestari.

 

Sementara, PDIP tegas menolak. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim, sikapnya sesuai dengan suara sejumlah pihak seperti civil society dan perguruan tinggi terkait catatan tentang hak asasi manusia.

 

“Bahkan saat Prof. Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, beliau memberikan catatan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ini menjadi bagian dari sikap PDI Perjuangan, yang tadi disampaikan Ibu Megawati, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” tegasnya.

 

Amnesty International Indonesia juga mengkritik keras usulan Soeharto dapat gelar pahlawan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, hal ini mencederai nilai-nilai reformasi 1998.