Zulhas: Rapat MBG Akan Digelar Setiap Hari

JAKARTA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dibenahi. Untuk memantau program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, Koordinator Penyelenggaraan Program MBG akan menggelar rapat setiap hari.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG Zulkifli Hasan (Zulhas), usai menggelar rapat perdana, di Ruang Rapat Utama Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Turut hadir dalam rapat ini antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.

 

Papat berlangsung sekitar 1 jam. Usai rapat, Zulhas menyampaikan sejumlah keputusan penting.

 

Pertama, Tim Pelaksana Harian akan menggelar rapat setiap hari untuk melakukan pengawasan dan penyempurnaan pelaksanaan program MBG. "Namanya Pelaksana Harian, maka akan ada rapat tiap hari di sini," terang Menko Pangan tersebut.

 

Zulhas memaparkan, intensitas rapat diperlukan karena program MBG memiliki skala besar, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. "Kita tidak ingin ada risiko apa pun. Ini bukan soal angka, tetapi soal anak-anak kita," tekannya.

 

Setelah ini, lanjut Zulhas, anggota tim setiap hari akan ada di ruangan ini untuk terus memantau agar pelaksanaan MBG semakin baik dan semakin sempurna. “Ini program besar dan luas. Kami harus terus memonitor dan menyempurnakan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak," terang Ketua Umum PAN ini.

 

Kedua, penyempurnaan tata kelola program menjadi fokus utama tim koordinasi. Menurut Zulhas, struktur dan mekanisme pelaksanaan program akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini tengah disempurnakan. Aturan itu akan menetapkan penanggung jawab di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, serta sistem pengawasan yang transparan.

 

Dalam implementasi, program MBG akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, UMKM, serta memastikan kelompok disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam rantai pasok dan manfaat program. "Verifikasi juga harus terbuka dan nantinya akan bergabung dengan sistem dashboard yang baru," jelas Zulhas.

 

Ketiga, ada penyesuaian dalam Rancangan Perubahan Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) BGN. Dari sebelumnya memiliki 4 deputi dan 3 wakil kepala, struktur tersebut akan diperluas menjadi 9 pejabat, termasuk 1 posisi tambahan untuk memperkuat tim pelaksana.

 

Zulhas menegaskan, penataan organisasi ini akan memanfaatkan sumber daya dari tim koordinasi yang sudah ada untuk mengelola program di tingkat pusat hingga daerah.

 

Di tempat yang sama, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengaku tengah menyiapkan tata kelola ekosistem pendukung bagi penyelenggaraan program MBG. Pengaturan tersebut rencananya akan dituangkan dalam bentuk Perpres.

 

"Nanti akan keluar rencana Perpres yang kaitannya dengan organisasi MBG," kata Rini.

 

Kementerian PAN-RB akan berperan dalam penataan tata kelola dan kelembagaan, termasuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemenuhan SDM yang terlibat. Kementerian PAN-RB juga mendorong percepatan transformasi digital dan integrasi layanan digital untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

 

Di tempat terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan, mulai Januari 2026, akan menyalurkan dana hingga Rp 1 triliun per hari untuk SPPG di seluruh Indonesia. Langkah ini untuk mempercepat target penerima manfaat MBG yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan gizi lainnya.

 

"Ketika kementerian lain belum mencairkan keuangan, uang kami sudah akan ada di rekening SPPG-SPPG di seluruh Indonesia. Setiap hari antara Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun akan dikirimkan," ujar Dadan.

 

Sistem penyaluran dana dilakukan setiap 12 hari. Di paruh pertama Januari 2026, total dana yang tersalurkan dapat mencapai Rp 9 triliun sampai Rp 10 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan serta biaya operasional bagi pekerja di SPPG. 

 

Saat ini, Dadan mencatat, program MBG telah menjangkau 40,8 juta penerima manfaat melalui 14.004 SPPG di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Total investasi yang terbangun dari para mitra mencapai Rp 28 triliun, seluruhnya tanpa dana Pemerintah. BGN menargetkan, 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani pada akhir 2026, dengan total anggaran sekitar Rp 335 triliun.