Akibat Banyak Terjerat Kasus Korupsi, Kepala Daerah Diusulkan Mendapat Insentif Dari PAD

JAKARTA - Setiap tahun, angka pejabat atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terus bertambah. Terbaru, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan praktik korupsi.

 

Atas dasar terus berulang kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar kepala daerah mendapatkan insentif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, menurutnya, kepala daerah telah bekerja keras dalam meningkatkan PAD.

 

“Misalnya mereka berhak mendapatkan sekian persen dari pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan mereka, dan penggunaan uangnya diatur dengan legal dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

 

Pemberian insentif, menurutnya, mendorong adanya kemandirian fiskal, peningkatan PAD di setiap daerah, dan di sisi yang lain juga ada insentif yang diberikan kepada gubernur, bupati, wali kota atas kerja kerasnya meningkatkan hal tersebut.

 

Sementara itu, dia menilai biaya politik yang tinggi tak hanya terjadi saat kampanye dan sebelum pelantikan. Namun juga sepanjang masa pemerintahan pun memiliki biaya politik uang cukup tinggi.

 

Diperlukan sekali lagi formula yang lebih proporsional, yang lebih adil, untuk bisa memberikan ruang kepada para kepala daerah dalam mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

 

Ia menilai, jika tak ada perubahan formula, peluang penyalahgunaan kewenangan akan terus terjadi.

 

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan mengatakan akan membahas dan mengkaji ide maupun usulan terkait pemberian insentif bagi kepala daerah dari PAD. “Kita akan kaji, termasuk besaran angkanya,” ujar Irawan.

 

Sementara, Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi mewanti-wanti terhadap pemberian insentif bagi kepala daerah. Menurut dia, insentif bisa menjadi jebakan bagi kepala daerah. Bukan hanya itu, insentif akan membuat masyarakat terbebani karena kepala daerah akan berusaha menaikkan pajak semaksimal mungkin.

 

Akan menimbulkan persoalan baru,” duganya.

 

Untuk melihat lebih jauh pandangan Badiul Hadi terkait usulan memberikan insentif kepada kepala daerah dari PAD, berikut wawancaranya.

 

Apa pendapat Anda terkait usulan untuk memberikan insentif kepada kepala daerah dari PAD?

 

Gagasan memberi insentif kepada kepala daerah berdasarkan peningkatan PAD tampak progresif, tetapi perlu diwaspadai agar tidak berubah menjadi jebakan moral dan tata kelola. Insentif memang bisa memacu kinerja dan kemandirian fiskal, namun bila tidak diatur ketat justru membuka ruang baru bagi manipulasi angka, eksploitasi pajak daerah, atau transaksi politik terselubung.

 

Lalu, menurut Anda, apakah tepat jika PAD diberikan ke kepala daerah?

 

PAD hanya salah satu indikator kinerja. Artinya insentif kinerja kepala daerah semestinya tidak diukur semata dari besaran PAD, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, keberlanjutan ekonomi, dan integritas pengelolaan keuangan daerah.

 

Apakah ada potensi kepala daerah akan berlomba-lomba untuk menaikkan PAD jika mendapatkan insentif?

 

Iya. Jika indikatornya hanya angka, maka kepala daerah bisa tergoda menaikkan PAD lewat cara yang tidak berkeadilan bagi rakyat. Instrumen kenaikan PAD yang paling potensial di daerah adalah pajak, khawatirnya menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, seperti yang sudah terjadi yaitu penolakan warga.

 

Selain itu, dengan biaya politik yang tetap tinggi, insentif finansial tanpa reformasi struktural hanya menambah lapisan hadiah bagi elite lokal, bukan solusi akar masalah korupsi politik daerah.

 

Apa saran Anda?

 

Ide insentif ini hanya akan sehat jika diletakkan dalam kerangka tata kelola berbasis kinerja, transparansi, dan keadilan fiskal antar daerah, bukan sebagai bonus politik yang menggiurkan.