Wali Kota Minta OPD Tuntaskan Target Jelang Akhir Tahun

SERPONG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar kegiatan Pengukuran Hasil Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD serta evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di wilayah Serpong, Senin (17/11). 
 

Seluruh kepala perangkat daerah hadir dalam kegiatan tersebut untuk memastikan penyusunan laporan kinerja berjalan sesuai ketentuan.
 

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menuntaskan tiga laporan utama. 
 

“Pertama, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk masyarakat dan akan diunggah di website resmi. Kedua, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Ketiga, LPPD yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,” jelasnya.
 

Ia menyebut, laporan tersebut memuat hasil pelaksanaan program selama satu tahun anggaran, termasuk capaian, kendala, pendapatan, hingga belanja daerah. Pada evaluasi itu, Benyamin turut memaparkan kondisi serapan anggaran Pemkot Tangsel.
 

“Pendapatan kita sudah 75 persen, sedangkan belanja daerah berada di angka 65 persen. Memang tidak mungkin serapan 100 persen karena ada mekanisme kontraktual. Misalnya nilai bangunan 1 miliar, ditawar 950 juta, maka sisa 50 juta menjadi SILPA,” tuturnya. 
Meski begitu, Benyamin menargetkan serapan anggaran tahun ini setidaknya dapat menyamai capaian tahun sebelumnya. 
 

“Tahun lalu serapan kita 96 persen, dan tahun ini minimal harus sama. Saya masih ingin lihat lebih detail kenapa baru 65 persen. Akan kita dorong terus,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan, bahwa waktu pencairan APBD semakin sempit. “Pencairan APBD hanya sampai 31 Desember pukul 24: 00 WIB. Tidak boleh lengah, harus dikejar,” tegasnya.
 

Salah satu penyebab serapan masih rendah adalah tagihan dari pihak ketiga yang belum masuk. “Banyak pekerjaan kontraktual yang termin ketiganya belum ditagihkan. Sekarang pekerjaan fisik baru banyak berjalan, dan memang waktunya sekarang,” terang Benyamin.
 

Pemkot juga mencatat bahwa dana uang muka 20 persen sebenarnya telah tersedia, namun hanya sekitar 20 persen kontraktor yang mengambilnya. “Tidak apa-apa, tapi jangan sampai lewat 31 Desember. Bank tutup dan tidak bisa diproses lagi,” katanya.
 

Melalui evaluasi ini, Benyamin meminta seluruh OPD segera merampungkan laporan serta mempercepat penyelesaian program yang masih berjalan. Tujuannya agar kinerja pemerintah daerah tetap optimal hingga akhir tahun anggaran.