Koperasi Merah Putih Harus Disesuaikan Kondisi Desa

JAKARTA  - Partai Gerindra menegaskan dukungannya terhadap program Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih yang dijalankan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Gerindra menilai program tersebut perlu disesuaikan dengan karakter dan kondisi masing-masing desa agar penerapannya lebih efektif.

 

Kader Partai Gerindra, Andre Rosiade memastikan, anggota DPR Fraksi Gerindra mendukung penuh program Koperasi Merah Putih di bawah kepemimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dia menegaskan, program tersebut harus berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. 

 

“Yang jelas, kita kawal terus karena memang ini program baru,” kata Andre di Gedung DPR, Senayan, Rabu (19/11/2025) malam. 

 

Dalam proses pengawasan program, Andre menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenkop terkait pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, kata dia, jika muncul kendala atau aspek yang belum berjalan optimal, DPR dapat memberikan masukan secara konstruktif. 

 

Andre menambahkan, pembentukan kantor Koperasi Merah Putih terus dikoordinasikan lintas kementerian agar dapat diselesaikan pada akhir 2025. Termasuk, kata dia, jenis usaha yang dijalankan setiap koperasi, juga akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. 

 

“Di luar ketetapan Pemerintah, nanti disesuaikan dengan kondisi desa,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR ini. 

 

Gerindra, kata Andre, memastikan terus mengawal program ini hingga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penguatan koperasi. “Kalau desanya desa nelayan, koperasinya menjual dan mengelola produk nelayan. 

 

Kalau pertanian, ya produk pertanian. Semuanya disesuaikan dengan potensi desa masing-masing,” jelasnya. 

 

Senada Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian menilai, pembahasan mengenai Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya dilihat dari aspek fisik atau perannya sebagai penggerak ekonomi desa. 

 

Menurut Kawendra, koperasi ini merupakan strategi negara untuk menata kembali rantai pasok nasional yang selama ini didominasi oleh pihak swasta. Dia mencatat bahwa sekitar 90 persen rantai pasok Indonesia dikuasai oleh swasta. 

 

Bahkan selevel Bulog saja beberapa waktu lalu tidak berhasil menguasai 10 persen. Ini kegerahan orang-orang yang cinta tanah air dan ingin rakyat sejahtera mendapatkan harga yang terjangkau,” ujar Kawendra di DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025). 

 

Kawendra menegaskan, Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator rantai pasok nasional yang mampu mengatur harga dan memberikan manfaat lebih adil kepada para pemasok. Meski begitu, dia mengakui bahwa pelaksanaannya akan berhadapan dengan kekuatan swasta. 

 

“Tapi, negara tidak boleh kalah dalam pengendalian rantai pasok,” ujarnya. 

 

Selain itu, Kawendra meminta Pemerintah memastikan setiap koperasi memiliki peran digital melalui kehadiran Chief Digital Operation di masa depan. Dia menilai, teknologi merupakan kunci untuk memperkuat pengawasan dan transparansi. 

 

“Kalau mau bicara pengawasan dan transparansi secara realtime, teknologi harus ada. Kalau perlu ada dashboard bersama agar semuanya bisa dipantau,” katanya. 

 

Kawendra berharap, Koperasi Merah Putih dapat berkembang menjadi pusat kendali digital rantai pasok nasional, sesuai arahan Presiden. “Saya berharap ke depan, Koperasi Merah Putih ini menjadi otak digital rantai pasok nasional yang terang benderang,” tutupnya. 

 

Diketahui, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membentuk 80.081 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai langkah konkret mewujudkan Asta Cita, khususnya poin keenam: membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 

 

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi biasa, melainkan gerakan nasional untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat. 

 

Saat ini, sebagian besar koperasi telah membuka gerai desa dan gudang distribusi untuk menyalurkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, pupuk bersubsidi, dan LPG 3 kilogram. 

 

Selain itu, sekitar 20.000 koperasi juga berfungsi sebagai offtaker hasil produksi petani dan nelayan, memasarkan produk pertanian dan perikanan ke pasar regional maupun nasional.