Heru Langsung Action Atasi Banjir Dan Macet

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono fokus mengatasi banjir di hari pertama kerjanya. Terutama, menangani banjir kiriman dari Bogor.

Heru mengungkapkan, dia berencana menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membahas penanganan banjir di Jakarta.

“Kemarin saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera menghadap Pak Menteri PUPR (Basuki),” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10).

Heru bilang, penanganan banjir di Jakarta harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Dia juga akan berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Polda Metro Jaya dan stakeholder lainnya, untuk bersama-sama menangani masalah itu.

Heru menilai, banjir di Jakarta terjadi akibat tiga faktor. Yakni, rob (air pasang dari laut), hujan, dan kiriman.
“Terkait rob, kita harus antisipasi dengan membangun waduk di Jakarta Barat dan Jakarta Utara,” bebernya.

Selain itu, papar Heru, membuat tanggul raksasa atau tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), merevitalisasi saluran air dan penguatan rumah pompa.

Untuk mengantisipasi kemacetan akibat banjir atau genangan, papar Heru, maka perlu dilakukan revitalisasi saluran air di tepi jalan. Dan, memperkuat rumah pompa untuk menyedot banjir.

Kemudian untuk mengatasi banjir akibat air kiriman dari daerah penyangga Jakarta, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menuturkan, fungsi waduk di daerah-daerah tersebut harus dimaksimalkan. Makanya, ia akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.

“Contoh, Waduk Ciawi, Sukamahi, Sodetan, dan seterusnya,” katanya.

Heru mengungkapkan, satu tahun pertama ini, dia akan memprioritaskan penanganan banjir, kemacetan, dan tata ruang. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Selain itu, ia juga akan mempersiapkan antisipasi krisis ekonomi yang diprediksi terjadi tahun depan.

Hal-hal itu mesti menjadi perhatian, termasuk layanan kesehatan, saya rasa itu ya,” tandasnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan Heru turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi penduduk yang tinggal di pemukiman rawan banjir, terutama di sekitar bantaran kali atau sungai.

“Saya minta kepada Pak Gubernur setelah konsolidasi di internal, kita harus turun ke lapangan, melihat permasalahannya,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10).

Pras mencontohkan wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan. Dia mendapat informasi ada 27 kepala keluarga yang siap lahannya dibeli untuk pelebaran Kali Pulo. Namun, hingga saat ini belum ada langkah serius dari Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi kali di daerah tersebut.

Tak hanya itu, Pras meminta Heru kembali memberikan dana hibah kepada Bogor sebagai daerah penyangga sebagai upaya penanganan banjir. Bantuan itu terakhir diberikan Pemprov DKI Jakarta tahun 2018.

“Letak Jakarta berada di dataran rendah, sehingga daerah penyangga Jakarta harus diberi hibah. Sekarang saja Bogor banjir, gimana Jakarta. Hal seperti itu harus jadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Kepala Lembaga Riset Kebencanaan Ikatan Alumni (IA) ITB Heri Andreas meminta, banjir Jakarta tak dipolitisasi. Banjir Jakarta semestinya ditangani dengan pendekatan teknis untuk meminimalisasi dampak dari curah hujan yang tinggi.

Menurut Heri, mengaitkan banjir dengan politik, ibarat jauh panggang dari api. Karena itu, tidak boleh ada politisasi banjir yang malah dapat mengganggu upaya-upaya penanganan banjir. Banjir adalah masalah teknis di mana terjadi gangguan keseimbangan dari siklus air.

“Infiltrasi yang tidak seimbang dengan run off dan daya tampung air. Itu yang menyebabkan banjir hadir. Supaya tidak banjir, tinggal bagaimana kita memaksimalkan infiltrasi atau daya tampung air atau keduanya,” kata Heri dalam keterangannya, Senin (17/10).

Dia membeberkan, banjir di Ibu Kota sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, sebelum era Gubernur Fauzi Bowo. Upaya-upaya penyediaan daya tampung air pun telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dia menilai, banjir saat ini cepat surut, tak semata-mata kerja Pemprov DKI era Anies Baswedan, tetapi merupakan hasil kerja berkelanjutan.

“Artinya semua Gubernur sebelumnya berkontribusi,” ujarnya.

Dia meminta Pemprov DKI tidak menyalahkan curah hujan. Karena sejatinya, Pemprov DKI yang harus bisa menghadapi tren curah hujan dengan menyiapkan daya tampung yang memadai.

Sumber berita rm.id : 
https://rm.id/baca-berita/megapolitan/144930/pasca-dilantik-jadi-penjabat-gubernur-heru-langsung-action-atasi-banjir-dan-macet