Artificial Intelligence dan Tantangan Pemerintahan

APAKAH masih penting kita belajar ilmu pemerintahan di tengah realitas yang menampilkan praktisi pemerintahan bekerja lewat pengetahuan dan keterampilan yang dipandu oleh akal buatan serta perangkat virtual canggih hari-hari ini dan ke depan? Bila penting, kurikulum seperti apa yang relevan untuk sekedar melengkapi pekerjaan pemerintahan dibanding memperdebatkan dirinya sebagai ilmu atau bukan di tengah kemajuan sains dalam memudahkan kerja-kerja manusia menuju mimpi yang dulu hampir mustahil.

 

Dalam paruh dekade akhir, sains telah memperlihatkan ragam bukti dalam memudahkan aktor pemerintahan meraih tujuan. Kewenangan yang dulu hanya dipikul pejabat manusia kini bisa dijalankan oleh pejabat Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan seperti Menteri Keuangan Albania.

 

Ia paham sampai di mana batas-batas kewenangan yang dimiliki, ruang, waktu, dan lingkup tugas. Ia juga mengerti kapan wewenangnya melampaui, tak berwewenang, atau bertentangan. Akal imitasi itu menjadikan pejabat melakukan, bukan menawar. Pelayanan yang dulu sepenuhnya dimonopoli birokrasi pemerintah, kini dioperasikan oleh artificial intelligence. Layanan sebagai human need direalisasikan lewat layanan sipil dan jasa publik oleh pikiran buatan, baik di sektor pemerintah maupun private.

 

Hubungan pemerintahan pun tak lagi bernuansa emosional, tapi lebih rasional dan mekanistik. Malangnya, kendati pembuat IA berupaya melengkapinya dengan perasaan semu, tetap saja humanisme punya batas yang hanya ditunjang oleh kekuatan pikiran palsu. Bila AI diminta memilih, pilihan itu lebih didasari oleh argumen logis ketimbang perasaan. Ia lebih mendorong pada sikap progresif memutuskan ketimbang mengevaluasi diri sebelum bertindak. Mungkin itu penyebab Adam Raine (16) di California mengakhiri hidupnya setelah berdiskusi dengan AI.

 

AI mengunci tujuan pemerintah pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Perangkat sistem bekerja dengan cara beradaptasi pada spiral algoritma sebelum dijadikan keputusan. Tak ada perubahan di tengah jalan, AI menyesuaikan dengan dinamika pemerintahan. The man behind the AI. Bila percobaan-percobaan itu masif digeneralisasi pada tahun-tahun mendatang, pasokan praktisi dari sekolah-sekolah birokratif tak lama gulung tikar. Organisasi pemerintahan mengalami rasionalisasi, bahkan mungkin tak ada lagi papan nomenklatur di depan kantor kecuali alamat email.

 

Jauh hari sebelum disruption terjadi, kaum futuristik telah meyakinkan kita bahwa bagian yang tersisa tinggal etika, moralitas, seni dan emosi manusia. Unsur-unsur itu masih menjadi bagian tersulit yang dapat diinjeksi dalam kecanggihan modernitas IA, walau bukan hal mustahil. Pada kesadaran itulah kurikulum perlu direvitalisasi agar tak hanya menangkap, juga menjawab persoalan pemerintahan. Ia boleh saja mencegah banjir dengan memperlihatkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tapi ia tidak memperhitungkan sejauh mana perasaan manusia bila seketika itu juga direlokasi.

 

Kualitas kemanusiaan berguna mengimbangi produk algoritma yang kian presisi meniru akal. Etikabilitas berguna menarik garis pembeda antara manusia dan ciptaannya. AI memang bukan Tuhan, tapi ia menyerupai-Nya. Setidaknya tempat mencari, bertanya, dan menjawab masalah secara otomatisasi.

 

Filsafat dan seni berfaedah mengurangi kelemahan AI, kata Jack Ma (2022). Artinya, kurikulum mesti memberi alokasi pada filsafat dan seni dalam pokok mata kuliah pemerintahan agar mampu memandu para praktisi sebagai pengendali artificial intelligence minus kesadaran subjektif.

 

Tanpa itu, pemerintahan tak hanya kehilangan sense of ethics dengan basis moralitas, juga minim emosi yang mengantar peradaban kita pada kehambaran pemerintahan. Suatu kondisi di mana pemerintahan mengalami dehumanisasi dan deep learning, menjadi pelayan virtual tanpa improvisasi, naluri, dan orisinalitas.(*)

 

Penulis merupakan Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)