Pemulihan Pasca-Bencana, Sumbar Paling Duluan Normal

JAKARTA - Dibanding Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) bangkit lebih cepat. Pascabencana akhir tahun lalu, roda pemerintahan, layanan publik, dan ekonomi di hampir seluruh wilayah terdampak di Sumbar, sudah kembali normal. 

 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, di Istana Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (13/1/2026). Kehadiran Tito di Sumbar dalam rangka memimpin rapat koordinasi terkait pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak. 

 

Sebagai Ketua Satgas, Tito menghimpun laporan dari seluruh kepala daerah mengenai kondisi terkini dan kebutuhan pemulihan. Rapat turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PPPA Veronica Tan, Forkopimda Sumbar, serta para bupati dan wali kota. 

 

Dalam laporannya, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 16 yang terdampak. Namun, berkat kerja cepat seluruh pihak, aktivitas pemerintahan hingga ekonomi sudah kembali berjalan normal. 

 

“Indikator­-indikator di Sumbar cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya, dari 16 yang terdampak, kami lihat hampir semuanya hijau,” ujarnya. 

 

Meski begitu, Tito menyebut beberapa daerah seperti Tanah Datar dan sejumlah nagari masih butuh penanganan lanjutan. Sedangkan sektor pelayanan publik, diakui Tito, sudah hampir berjalan normal. 

 

Tito menambahkan, mayoritas RSUD di Sumbar sudah kembali beroperasi. Meskipun sejumlah puskesmas di Pasaman, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam masih terkendala. “Ada juga klinik di Kota Padang yang katanya belum jalan,” sebut Tito. 

 

Tito mengatakan, pemulihan di Sumbar lebih cepat karena tingkat kerusakan tak separah Aceh dan Sumut. Meski begitu, penanganan yang dilakukan tetap sama. Apalagi, sejak awal kejadian, pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya untuk mobilisasi nasional. 

 

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuknya sebagai Ketua Satgas agar masyarakat terdampak dapat segera menjalani kehidupan seperti semula. Untuk itu, diperlukan pemetaan kebutuhan terus dilakukan. 

 

“Makin akurat permasalahan, makin baik strategi yang dibuat,” tegas Tito. 

Dalam menjalankan tugasnya, Tito menekankan beberapa sektor yang diperhatikan adalah pemulihan layanan dasar, akses darat, aktivitas ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan vital seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan LPG. Selain itu, percepatan perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur air bersih perlu disertai verifikasi data yang akurat agar prosesnya bisa cepat. “Detail­detail seperti ini yang kita harapkan,” katanya.

 

Dalam penyaluran bantuan perbaikan rumah, Tito juga mengingatkan agar tidak terjadi manipulasi data. Mengingat, Pemerintah telah menetapkan bantuan Rp 15 juta untuk kerusakan ringan, Rp 30 juta untuk sedang, dan Rp 60 juta untuk berat. 

 

Jangan diada­-adain. Kalau diadain, ada Pak Kajari, ada Pak Kajati, ada nanti dari Polri, penegak hukum yang mengawasi, masalah nanti,” Tito mengingatkan. 

Ia menambahkan, pemulihan juga diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat melalui jaminan hidup, bansos, dan Dana Tunggu Hunian (DTH). Tito meminta Dinas Sosial mendata warga yang turun status sosial ekonominya agar masuk daftar bantuan. 

 

Sementara itu, Bupati Pasaman Welly Suhery ikut memaparkan perkembangan di wilayahnya. Ia menyebut layanan PDAM sudah kembali berjalan meski masih tahap penyempurnaan. 

 

Di sisi lain, Welly mengatakan, bencana banjir bandang dan longsor akhir tahun lalu telah merusak sejumlah ruas jalan kabupaten sehingga menghambat mobilitas serta distribusi hasil pertanian. 

 

Welly juga menyoroti kerusakan jembatan gantung di Pasaman yang beberapa di antaranya sudah tidak dapat digunakan. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. 

 

“Kerusakan jalan akibat longsor tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Kami berharap percepatan rehabilitasi infrastruktur jalan dapat segera direalisasikan,” harapnya. 

 

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni turut memaparkan kebutuhan biaya perbaikan di wilayahnya. Dia merinci, kerusakan pemukiman mencapai Rp 29,2 miliar dengan 19 rumah hanyut, 127 rusak berat, 49 rusak sedang, dan 142 rusak ringan. 

 

Selanjutnya, kerusakan infrastruktur menjadi sektor paling parah dengan estimasi mencapai Rp 773,7 miliar. Di sektor sosial, 74 sekolah dan 25 fasilitas kesehatan ikut mengalami kerusakan. 

Sedangkan ratusan hektare sawah dan kebun terendam, disertai ribuan ternak yang hanyut. Berdasarkan data tersebut, Hendrajoni menyebut Pemkab Pesisir Selatan butuh dukungan pemulihan. 

“Total kebutuhan pemulihan Pesisir Selatan diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun,” sebutnya. 

 

Ia juga menegaskan pentingnya DTH bagi warga yang kehilangan rumah. Hingga kini, DTH sebesar Rp 1,8 juta telah disalurkan kepada 35 keluarga. 

Menurutnya, fokus pemerintah daerah kini adalah percepatan pembangunan hunian tetap dan perbaikan infrastruktur strategis. 

 

“Jangan sampai ada wilayah yang terisolasi terlalu lama karena kerusakan akses,” tegasnya. 

 

Diketahui, sebelumnya rapat serupa juga dilakukan Tito di Aceh dan Sumut untuk menyerap aspirasi daerah. Semua data dihimpun Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri sebelum dibawa ke rapat tingkat pusat untuk pembagian tugas penanganan. 

 

Dalam rapat-­rapat itu, Tito menegaskan semua kerusakan akan ditanggung pemerintah pusat seperti pembangunan jembatan bailey, hunian sementara dan hunian tetap. Saat ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk biaya perbaikan.