Imbas Banjir Besar, Gubernur Jabar Tegaskan Sanksi untuk Developer Abai

JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pengembang perumahan yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan serta risiko banjir dalam proyek pembangunan mereka. Pernyataan ini disampaikan menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi dan Karawang akibat hujan berintensitas tinggi selama beberapa hari terakhir.

 

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, KDM menyoroti kondisi Kompleks GLS di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang terendam banjir hingga tampak seperti lautan. Ia menilai sejumlah proyek perumahan kerap dipasarkan dengan janji kawasan nyaman dan bebas banjir, namun realitas di lapangan justru sebaliknya.

 

“Pemprov Jawa Barat akan bersikap tegas terhadap pengembang yang tidak bertanggung jawab atas dampak dari proyek yang mereka bangun,” tegasnya.

Menurut KDM, salah satu penyebab utama banjir adalah masifnya pembangunan di wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, seperti sawah, rawa, dan lahan terbuka. Kondisi tersebut diperparah oleh sedimentasi serta penyempitan alur sungai, sehingga aliran air tidak tertampung dan akhirnya meluap ke permukiman warga.

 

Penataan Sungai dan Tata Ruang

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempercepat program normalisasi dan pelebaran sungai. Selain itu, bangunan yang berdiri di bantaran sungai akan ditertibkan.

 

Pemerintah daerah juga didorong untuk merevisi tata ruang agar tidak lagi memberikan izin pembangunan perumahan di kawasan yang semestinya diperuntukkan bagi perkebunan, hutan, persawahan, rawa, maupun sempadan sungai.

 

KDM menekankan pentingnya perubahan pola pembangunan agar risiko bencana banjir tidak terus berulang.

 

Dorong Hunian Vertikal

 

Untuk wilayah berpenduduk padat seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, KDM mengusulkan pengembangan hunian vertikal berupa rumah susun atau apartemen. Menurutnya, konsep ini menjadi solusi jangka panjang guna mengurangi tekanan pembangunan horizontal di lahan resapan.

 

“Ini salah satu jalan agar masyarakat tidak terus dihantui banjir yang datang berulang,” ujarnya.

 

Data Wilayah Terdampak

 

Berdasarkan laporan BPBD Karawang hingga Jumat (23/1) pukul 21.00 WIB, banjir merendam 9.650 rumah di 58 desa atau kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Sebanyak 10.927 kepala keluarga terdampak, meliputi 31.601 orang dewasa, 969 balita, 111 bayi, dan 599 lansia. Tercatat 1.198 warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian.

 

Desa Karangligar menjadi lokasi terdampak paling parah dengan ketinggian air mendekati dua meter.

 

Sementara itu, BPBD Kota Bekasi mencatat banjir terjadi di 17 titik pada sembilan kecamatan. Di Kabupaten Bekasi, banjir melanda 51 desa di 17 kecamatan, dengan ketinggian air di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, mencapai sekitar 130 sentimeter.