DPRD Sebut Warga Berhak Protes Bila Menu MBG Tak Layak

TANGERANG - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Teja Kusuma menegaskan bahwa orang tua memiliki hak penuh untuk menyampaikan protes apabila menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak layak. Pasalnya, program MBG dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak rakyat. 

 

Karena itu, masyarakat tidak boleh merasa takut atau dibungkam saat menyampaikan kritik. “MBG itu dibiayai APBN yang berasal dari pajak rakyat. Sangat berhak untuk protes. Menyampaikan pendapat adalah hak asasi, apalagi protes untuk kebaikan program pemerintah yang dibiayai uang rakyat,” ujarnya, Minggu (1/2).

 

Ia menekankan, kritik dari orang tua justru merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas program, bukan upaya menjatuhkan pemerintah. Dalam negara demokrasi, pengawasan publik merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

 

Terkait potensi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik, ia memastikan pihaknya membuka ruang pengaduan. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila merasa ditekan oleh pihak tertentu. 

 

“Sampaikan kepada Fraksi PDI Perjuangan apabila masyarakat ada yang merasa diintimidasi oleh oknum siapa pun yang membela keburukan,” tegasnya.

 

Selain jalur politik, dirinya juga mendorong masyarakat memanfaatkan ruang publik dan media sosial sebagai sarana pengawasan. Menurutnya, transparansi akan terbangun apabila masyarakat aktif menyuarakan temuan di lapangan. “Silakan isi kolom media sosial, posting dan viralkan jika menemukan ketidaksesuaian. 

 

Pemerintah seharusnya berterima kasih karena masyarakat ikut mengawasi sampai detail, sehingga kondisi nyata di lapangan bisa diketahui,” katanya.

 

Dalam hal pemantauan kualitas makanan, Teja mendorong transparansi menyeluruh. Bahka  mengusulkan pembentukan komite pengawas independen yang melibatkan orang tua, sekolah dan unsur masyarakat. “Saya kira masyarakat, orang tua dan sekolah perlu didorong membentuk komite pengawas independen untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar layak dan aman,” pungkasnya.