WFH Setiap Rabu Diusulkan DPR, Fokus Tekan Konsumsi BBM dan Mobilitas

JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mengusulkan penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Rabu. Pilihan hari tersebut dinilai lebih efektif untuk menekan mobilitas masyarakat sekaligus menghindari anggapan adanya “libur panjang” jika diterapkan pada akhir pekan.

 

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menilai penerapan WFH pada hari Jumat berpotensi disalahartikan sebagai kesempatan berlibur. Hal itu justru dapat meningkatkan perjalanan masyarakat dan berujung pada naiknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM), yang bertolak belakang dengan tujuan penghematan energi.

 

Menurutnya, Rabu menjadi opsi paling ideal karena berada di tengah pekan kerja. Dengan demikian, potensi masyarakat mengambil cuti tambahan atau memperpanjang akhir pekan bisa diminimalkan.

 

“Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi demi menjaga cadangan energi nasional,” ujarnya.

 

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin. Ia menekankan bahwa kebijakan WFH harus dirancang secara matang, termasuk dalam penentuan hari dan wilayah penerapan, agar tetap sejalan dengan tujuan efisiensi energi tanpa mengganggu pelayanan publik.

 

Khozin juga melihat WFH sebagai peluang untuk menekan polusi udara serta mendorong perbaikan sistem transportasi melalui pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan masa pandemi, di mana mobilitas masyarakat sudah kembali normal.

 

Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya, Deddy Sitorus, mengusulkan agar pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing instansi. Menurutnya, kebijakan ini akan lebih efektif jika diterapkan pada sektor non-esensial, dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.

 

Ia menambahkan, pengawasan internal dan dukungan teknologi menjadi kunci keberhasilan WFH. Aparatur sipil negara (ASN) tetap harus terhubung secara daring selama jam kerja, didukung oleh infrastruktur seperti jaringan internet yang memadai.

 

Di sisi pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa WFH di hari Jumat berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata. Namun, hal itu juga berisiko meningkatkan mobilitas masyarakat.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji penerapan WFH satu hari per minggu. Rencana tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.

 

Tito memastikan, sektor pelayanan publik yang bersifat esensial seperti kesehatan, transportasi, dan kebersihan akan tetap berjalan normal. Pemerintah daerah juga dinilai telah memiliki pengalaman dalam mengatur sistem kerja daring sejak masa pandemi.

 

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH diharapkan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik, sekaligus berkontribusi pada penghematan energi nasional.