Golkar Dukung Penuh MBG, Minta BGN Bersih-bersih dan Pastikan Tak Ada Jual Beli Titik SPPG

JAKARTA – Partai Golkar menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan desakan agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi maupun jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses penunjukan dan pengelolaan SPPG dilakukan secara terbuka, akuntabel, serta tidak menjadi ajang transaksi yang menguntungkan pihak tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji menyusul mencuatnya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang saat ini tengah didalami Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik seperti ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga anak-anak Indonesia yang seharusnya menerima manfaat langsung dari program ini,” kata Sarmuji di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu, MBG merupakan program strategis yang memiliki dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh ternoda oleh penyimpangan yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat.

Sarmuji menegaskan, Partai Golkar memandang MBG sebagai program yang memiliki tujuan mulia karena dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya sangat besar bagi generasi muda Indonesia apabila dijalankan dengan baik. Justru karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak menyimpang dari tujuan awal,” ujarnya.

Selain persoalan tata kelola, Sarmuji juga menyoroti kualitas makanan yang diterima para siswa. Ia mengingatkan bahwa program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus mampu menghadirkan makanan yang benar-benar bergizi, layak konsumsi, dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, berbagai unggahan di media sosial yang memperlihatkan kualitas makanan di bawah standar harus menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Kita sudah melihat banyak konten yang beredar di media sosial yang menampilkan makanan jauh dari kata layak. Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut hak anak-anak Indonesia sekaligus kepercayaan publik terhadap program Presiden,” tegasnya.

Karena itu, Sarmuji meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan MBG, mulai dari proses penunjukan mitra, pengelolaan SPPG, distribusi makanan, hingga sistem pengawasan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi kunci agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

“Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, sistem pengawasan, dan seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya agar program ini benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa sesuai harapan Presiden Prabowo,” katanya.

Kejagung Dalami Dugaan Jual Beli Titik SPPG

Di sisi lain, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan praktik jual beli titik perizinan SPPG yang diduga melibatkan sejumlah pihak dalam tata kelola Program MBG di lingkungan BGN.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya yayasan yang tetap bisa menjadi mitra BGN meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Temuan tersebut membuka dugaan adanya campur tangan pihak tertentu dalam proses pemberian rekomendasi maupun perizinan.

“Ada yayasan yang sebetulnya tidak layak menjadi mitra BGN. Tapi kenapa bisa menjadi mitra, berarti ada peran dari masing-masing tersangka,” kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Syarief, penyidik kini fokus menelusuri kemungkinan adanya praktik pemberian izin, rekomendasi, maupun penunjukan mitra yang dilakukan dengan imbalan tertentu.

“Termasuk dugaan jual beli rekomendasi atau pemberian izin dengan menerima sesuatu. Itu menjadi salah satu objek utama yang kami dalami,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Penyidik menduga terdapat yayasan yang memperoleh kesempatan mengelola SPPG karena memiliki kedekatan atau afiliasi dengan petinggi BGN, meskipun dinilai tidak memenuhi syarat sebagai mitra resmi program.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang menyasar jutaan siswa di seluruh Indonesia.

Seiring berkembangnya penyidikan, pemerintah juga melakukan restrukturisasi kepemimpinan BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Pemerintah juga menunjuk Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN untuk memperkuat pelaksanaan program ke depan.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan sebelumnya atas kontribusi mereka dalam membangun fondasi awal Badan Gizi Nasional dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kini, perhatian publik tertuju pada upaya pembenahan tata kelola MBG agar program yang digadang-gadang menjadi investasi besar bagi kualitas generasi masa depan Indonesia tersebut dapat berjalan bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para penerima.

Versi ini lebih panjang, lebih mengalir, dan memiliki struktur berita yang lebih kuat dengan penambahan konteks politik, dampak program, serta perkembangan kasus hukum sehingga nilai beritanya lebih tinggi daripada naskah awal.