Nama Provinsi Jawa Barat Diusulkan Menjadi Tatar Sunda, DPRD Dukung Kajian Lanjutan

BANDUNG  – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Pasundan kembali mengemuka. Kali ini, DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan agar usulan tersebut dilanjutkan ke tahap legislasi. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para akademisi, budayawan, sejarawan, dan tokoh Sunda terkait usulan perubahan nama provinsi. Menurutnya, pembahasan kali ini lebih representatif karena seluruh fraksi DPRD ikut hadir dalam audiensi.

"Kami mengapresiasi aspirasi para sepuh, pinisepuh, dan inohong Sunda. Selanjutnya diperlukan kajian yang lebih komprehensif sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ono di Bandung, Sabtu (4/7).

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pembahasan perubahan nama provinsi juga harus mempertimbangkan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Jawa Barat, salah satunya ketimpangan fiskal dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Menurut Ono, Jawa Barat masih menghadapi ketidakadilan dalam distribusi anggaran jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perbedaan jumlah kabupaten/kota maupun desa dinilai turut memengaruhi kebijakan alokasi dari Pemerintah Pusat.
"Isu tersebut harus menjadi bagian dari perjuangan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.

Selain aspek fiskal, perubahan nama juga dinilai sebagai upaya memperkuat identitas budaya masyarakat Sunda. Ono menegaskan, budaya Sunda di Jawa Barat memiliki keragaman yang perlu dihormati.

"Di Jawa Barat terdapat beragam karakter budaya, seperti Sunda Priangan, Sunda Kecirebonan, hingga Sunda Kemelayuan. Semuanya merupakan bagian dari budaya Sunda, tetapi memiliki ciri khas masing-masing yang perlu didengar dan dihargai," jelasnya.

Meski demikian, Ono menegaskan bahwa DPRD hanya berwenang membahas usulan tersebut. Persetujuan akhir tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalaupun nanti DPRD menyetujui usulan ini, prosesnya belum selesai. Sama seperti pembentukan calon daerah otonom baru, keputusan akhirnya berada di Pemerintah Pusat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan mayoritas fraksi telah menyatakan setuju agar usulan tersebut dibawa ke tahap legislasi. Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDI Perjuangan, Golkar, dan PPP menyatakan dukungan, sedangkan Fraksi Gerindra dan NasDem memilih mengikuti keputusan bersama.

Menurut Rahmat, usulan pergantian nama ini telah disampaikan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Namun, baru pada pembahasan kali ini seluruh fraksi hadir dan menyampaikan sikap politik secara resmi.

Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan naskah akademik sebelum pimpinan DPRD menentukan mekanisme pembahasan, apakah melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau dibahas oleh Komisi I.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan menyatakan telah menerima dan mengkaji naskah akademik usulan perubahan nama dari berbagai aspek, mulai dari filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga yuridis. Saat ini, Pemprov masih menunggu arahan pimpinan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Meski wacana tersebut mendapat perhatian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi tidak memiliki agenda untuk mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.

Menurut Dedi, isu tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan berkembang di tengah masyarakat dan media sosial.
"Narasi perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bukan berasal dari Pemerintah Provinsi. Fokus kami saat ini adalah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nama provinsi tetap Jawa Barat," tegas Dedi.