Sekolah Kembali Dibuka, MBG Bergulir Lagi: Kualitas dan Keamanan Pangan Jadi Prioritas

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir seiring dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 pada Senin (13/7/2026). Setelah sempat dihentikan selama libur sekolah, program unggulan Pemerintah tersebut kembali menyasar jutaan peserta didik di berbagai daerah.

Di SDN Meruyung, Depok, Jawa Barat, ratusan paket makanan bergizi tiba sejak pagi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebelum dibagikan kepada siswa, petugas bersama pihak sekolah terlebih dahulu mencocokkan jumlah paket dengan data kehadiran serta memeriksa kondisi kemasan, kebersihan, dan kelayakan makanan.

Saat jam istirahat tiba, para siswa tampak antusias menerima dan menikmati menu yang terdiri atas makanan pokok, lauk berprotein hewani, sayuran, serta susu yang telah disusun sesuai standar gizi.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh SPPG telah siap kembali menjalankan operasional MBG. Fokus utama pada pelaksanaan kali ini adalah memperkuat aspek keamanan pangan agar kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga.

BGN menyatakan seluruh tahapan operasional telah dipersiapkan secara matang, mulai dari pengendalian suhu penyimpanan bahan baku, kehadiran penuh Kepala SPPG dan Pengawas Gizi, pengetatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga percepatan mekanisme pelaporan apabila terjadi insiden.

"Setiap proses yang dilakukan dengan disiplin hari ini adalah bentuk perlindungan bagi jutaan penerima manfaat," tulis BGN.

Lembaga tersebut menegaskan seluruh langkah itu merupakan bagian dari upaya meminimalkan risiko keamanan pangan sekaligus memastikan program berjalan optimal sejak hari pertama sekolah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengingatkan agar orientasi utama MBG tetap berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau capaian administratif.

Menurutnya, kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyajian makanan di sekolah.

"Langkah ini penting untuk mencegah kasus keracunan maupun persoalan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu tujuan utama program," ujarnya.

Iwan juga mendorong penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, serta berbasis data. Pengawasan, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, sekolah, lembaga pengawas, hingga masyarakat.

Selain itu, koordinasi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Sinergi antara BGN, kementerian terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pelaku usaha lokal harus terus diperkuat agar manfaat MBG semakin optimal.

"Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal," pungkasnya.