MBG Kembali Bergulir, Pemerintah Perketat Pengawasan dari Dapur hingga Distribusi

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir setelah libur panjang sekolah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperketat pengawasan di seluruh tahapan pelaksanaan untuk memastikan program berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran.

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan intensif mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi kepada para siswa.

Berbagai penyempurnaan telah dilakukan, mencakup pengadaan bahan pangan, mekanisme pengolahan dan distribusi, serta pengawasan terhadap mutu, kebersihan, dan keamanan pangan. Kelancaran pelaksanaan selama dua hari pertama menjadi indikator positif bahwa pembenahan yang dilakukan mulai membuahkan hasil.

Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan, kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama setelah program kembali berjalan usai libur sekolah. Menurutnya, pengawasan diperketat agar seluruh penerima manfaat memperoleh makanan yang memenuhi standar gizi seimbang.

Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan protein hewani secara berkelanjutan. "Menu berbahan protein hewani, termasuk daging, perlu diupayakan tersedia secara berkesinambungan," ujar Trenggono.

Selain kualitas menu, BGN juga mengawasi proses distribusi agar makanan tetap memenuhi standar keamanan pangan saat diterima peserta didik. Evaluasi dilakukan secara berkala di berbagai daerah, dengan melibatkan kepala SPPG dan mitra pelaksana untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

BGN juga meminta komunikasi dengan pihak sekolah terus ditingkatkan guna menghimpun berbagai masukan dari penerima manfaat sebagai bahan evaluasi.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan program MBG mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, kebutuhan bahan pangan didorong berasal dari hasil produksi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta penyedia lokal di sekitar SPPG.
"Manfaat program tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga petani, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar," kata Trenggono.

Pengawasan pelaksanaan MBG juga dilakukan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026), Dudung mengawal distribusi makanan dari SPPG Ciseureuh 8 menuju SDN 3 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat.

"Kita ingin memastikan pada hari pertama sekolah, asupan nutrisi yang sehat dan bergizi melalui program MBG langsung diterima siswa tanpa kendala," ujar Dudung.

Ia menegaskan pengawasan terhadap operasional SPPG maupun jalur distribusi ke sekolah-sekolah akan terus diperketat guna menjamin kelancaran program.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan rantai pasok dan distribusi pangan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Purbaya, pemerintah terus memperkuat rantai pasok melalui pemberdayaan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, serta penyedia lokal dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.

Di DPR, Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago meminta hasil evaluasi pelaksanaan MBG segera ditindaklanjuti dengan melakukan penilaian terhadap seluruh SPPG.

Menurut politikus Partai NasDem itu, pemerintah perlu menetapkan SPPG yang layak dipertahankan maupun yang harus dihentikan apabila tidak memenuhi standar operasional. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Irma juga meminta pemerintah memberikan kepastian kepada SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan standar kualitas agar penyelenggara maupun masyarakat tidak dirugikan.