Wow... Belanja Tenaga Ahli di Pemprov Banten Terus Naik, Tahun ini Tembus Rp55 Miliar

SERANG - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, justru belanja tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan Rp17,47 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp38 miliar menjadi Rp52,38 miliar, dan tahun ini kembali naik menjadi Rp55,47 miliar

 

Jika mengacu data APBD TA 2024-2026, terjadi anomali dalam proses penganggaran belanja tenaga ahli. Pada 2024, APBD Banten Rp11,73 triliun dan belanja tenaga ahli dialokasikan Rp38 miliar. Kemudian tahun berikutnya APBD Banten mengalami penurunan Rp1,23 triliun atau menjadi Rp10,50, namun beban belanja tenaga ahli justru mengalami kenaikan sebesar Rp14,38 miliar menjadi Rp52,38.

 

Kenaikan belanja tenaga ahli juga terjadi pada 2026, di mana APBD Pemprov Banten kembali menurun menjadi Rp10,27 triliun atau Rp1,46 triliun dibandingkan tahun 2024, sedangkan belanja tenaga ahli kembali dinaikan menjadi Rp55,47 miliar atau naik Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, sebagian besar organisasi perangkat daerah telah memiliki aparatur yang bertugas dalam bidang perencanaan, pengawasan, penelitian, maupun penyusunan kebijakan.

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani saat ditemui tangselpos.id di kantornya, Selasa (21/7/2026) mengaku tidak begitu mengetahui mengenai besaran alokasi anggaran untuk belanja tenaga ahli di Pemprov Banten. “Ini lagi saya cek dulu (belanja tenaga ahli, red), kok sampai Rp55 miliar nilainya. Makanya kok begini, kayaknya enggak mungkin deh, ini lagi di cek dulu sama anak-anak,” ujar Mahdani.

 

Kata dia, pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan informasi atau administrasi. Oleh karena, ada beberapa kegiatan dengan anggaran besar, tetapi menggunakan kode rekening keuangan yang sama. “Kita cek ideal dulu apakah benar segitu atau memang enggak? Kan nanti larinya ke gaji, enggak bisa kita lakukan pergeseran kalau benar-benar butuh,” ujarnya.

 

Pihaknya belum bisa memastikan akan melakukan pergeseran anggaran pada pos belanja tenaga ahli, karena proses pemeriksaan masih dilakukan. “Tetapi kalau jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Kaya aset kan, untuk bensin dan pajak kan satu kode rekening. Jadi ini lagi dipisah-pisah dulu,” tutupnya.

 

Informasi yang diperoleh wartawan diketahui, alokasi belanja tenaga ahli tersebar hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana masing-masing OPD memiliki dua tenaga ahli untuk mengelola website pemerintah, medias sosial, dan pemberitaan. Besaran gaji yang diterima dua orang tenaga ahli di tiap OPD berbeda-beda, mulai dari Rp3 juta hingga di atas Rp5 juta per bulannya.

 

Salah seorang pegawai Pemprov Banten yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, di salah satu OPD ada dua tenaga ahli dan masing-masing menerima gaji setiap bulan Rp3 juta. “Tugas mereka mengelola website, mengirim rilis, mengelola medsos, dan sejenisnya. Kalau di OPD saya paling cuma Rp3 jutaan, tetapi kalau berkaitan dengan pimpinan (Gubernur Banten, red) ya enggak mungkin Rp3 juta sebulan,” ungkap sumber anonim.

 

Sumber itu mengatakan, tahun ini semua website OPD dimaksimalkan sebagai upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pegawai yang mengelola itu diberikan gaji dari belanja tenaga ahli. “Tugasnya sih enggak berat, cuma mengelola medsos dan website. Ada juga buat bayar gaji tenaga ahli yang menyiapkan rilis berita, biasanya ini di jalur pimpinan,” tutupnya.(*)