BGN Proses Pemberhentian Tak Hormat 66 Kepala SPPG yang Langgar Disiplin

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas organisasi sekaligus memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Hal itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers, Jumat (7/8/2026).
Menurut Sudaryono, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan maupun membahayakan keselamatan penerima manfaat.

"Per hari ini, kami telah memproses pemberhentian 66 kepala dapur sebagai ASN PPPK. Mereka terbukti melakukan tindakan indisipliner. Ada juga kasus keracunan berulang yang menjadi dasar bagi kami untuk mengusulkan pemberhentian," tegas Sudaryono.

Bina 60 Kasus Lain
Selain 66 kasus yang telah masuk proses pemberhentian, BGN saat ini juga melakukan pembinaan terhadap sekitar 60 kasus lainnya.

Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dan mitra penyelenggara SPPG. BGN akan menelaah setiap laporan secara objektif sebelum menentukan langkah penyelesaian.

"Kami akan memeriksa secara menyeluruh siapa yang melakukan pelanggaran, apakah kepala dapur yang menyalahgunakan kewenangan atau justru mitra yang menekan kepala dapur hingga berdampak pada kualitas pelayanan. Semua akan kami cek secara objektif," jelas Sudaryono.

Ia menegaskan, penegakan disiplin bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga untuk melindungi mayoritas insan BGN, mitra, dan relawan yang telah menjalankan tugas secara profesional.

Penguatan disiplin sumber daya manusia, lanjutnya, menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola program MBG yang semakin profesional.

Karena itu, evaluasi terhadap seluruh jajaran SPPG akan terus dilakukan secara berkala dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keselamatan pangan sebagai prioritas utama.