Prabowo Perintahkan Pangkas Anak Cucu BUMN, Pertamina dan PLN Jadi Sorotan

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meminta struktur perusahaan milik negara dibuat lebih ramping. Instruksi tersebut mencakup pengurangan berbagai lapisan birokrasi serta anak dan cucu perusahaan BUMN, terutama di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Perintah itu disampaikan Prabowo saat menerima Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, penataan struktur tersebut juga diarahkan kepada BUMN lainnya.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Teddy dalam keterangannya.

Menurut Teddy, penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah diperlukan agar proses pengambilan keputusan tidak berbelit. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi operasional BUMN.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga mendapat laporan mengenai perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 yang telah diluncurkan pemerintah pada Juli 2026.
Pertamina melaporkan perkembangan pelaksanaan program tersebut, termasuk kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan mandatori bioetanol.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah," kata Teddy.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Efisiensi BUMN Capai Rp50 Triliun
Upaya merampingkan struktur BUMN sebelumnya telah dilakukan melalui konsolidasi sejumlah perusahaan negara. Presiden Prabowo menyebut langkah tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penghematan biaya operasional pemerintah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo mengungkapkan sebanyak 250 BUMN telah dikonsolidasikan dari total 1.077 entitas.

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk penggabungan perusahaan. Menurut Prabowo, langkah itu mampu mengurangi berbagai biaya rutin, mulai dari gaji direksi dan komisaris hingga biaya gedung, listrik, transportasi, serta kegiatan rapat.

"Overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun," kata Prabowo.

Konsolidasi terhadap 250 BUMN tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.

Prabowo memperkirakan nilai efisiensi masih berpotensi meningkat hingga penghujung 2026. Seiring berlanjutnya penataan dan pengurangan jumlah entitas BUMN, penghematan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.

"Desember 31 (2026) saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa mendekati Rp70-Rp80 triliun," ujar Prabowo.