Pemerintah Kaji Pembatasan BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut kemungkinan diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, masyarakat berpenghasilan tinggi semestinya tidak lagi menikmati subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan. Pemerintah juga tengah mengkaji pembatasan berdasarkan jenis kendaraan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung rencana tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah perlu lebih dulu merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

“Perlu dilakukan revisi Perpres tersebut agar secara jelas diatur siapa saja dan jenis kendaraan apa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi,” ujar Eddy kepada Rakyat Merdeka Group, Rabu (12/8/2026).

Menurut politikus PAN itu, revisi aturan penting agar pembatasan memiliki dasar hukum yang kuat dan pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak mengganggu daya beli masyarakat.

Eddy menambahkan, aturan turunan nantinya harus mengatur kategori penerima subsidi serta sanksi bagi pihak yang tidak berhak tetapi tetap membeli BBM subsidi. Sanksi juga diperlukan bagi penerima yang menjual kembali BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengingatkan pemerintah agar memastikan data penerima subsidi benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala.

Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses terhadap Pertalite akibat persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui.