Purbaya: Pemerintah Terus Benahi Data Penentu Desil Penerima Bantuan

JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

 

 Keluhan tersebut ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial.
Purbaya mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu basis dalam menentukan desil masyarakat.

Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung proses pendataan dan survei guna meningkatkan akurasi DTSEN.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS. Anggaran itu antara lain digunakan untuk mendukung program DTSEN dan kegiatan sensus.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak," ujarnya.

Purbaya menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diberikan setelah BPS mengajukan kebutuhan dana untuk memastikan proses pemutakhiran DTSEN dapat berjalan dengan baik.
"Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui potensi kesalahan dalam pendataan atau survei tetap ada. Karena itu, pemerintah berharap kualitas data yang dihasilkan BPS pada tahun depan akan semakin akurat.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tandasnya.