Industri Plastik RI Tertekan Impor China

JAKARTA – Industri petrokimia dan plastik nasional masih menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Ketergantungan bahan baku impor, mahalnya biaya logistik, fluktuasi harga global, serta derasnya produk impor menjadi tantangan bagi pelaku usaha di dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, persoalan bahan baku menjadi salah satu kendala utama industri plastik nasional. Selain harus bersaing dengan produk impor berharga lebih murah, terutama dari China, industri dalam negeri juga masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Kalau plastik ini kan kita tergerus dengan adanya impor dari China. Ini memang cukup mempersulit industri karena industri plastik kita ini juga impor bahan bakunya," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, penguatan industri nasional tidak cukup hanya mengandalkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif melalui berbagai kebijakan dan insentif.

Bambang mendorong pemerintah memberikan insentif bagi industri yang menggunakan produk serta bahan baku dalam negeri. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat rantai pasok nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fajar Budiono mengatakan industri petrokimia mulai memasuki fase pemulihan. Namun, kondisi pasar masih belum sepenuhnya stabil.

Geopolitik global masih memengaruhi harga energi dan sejumlah komoditas yang menjadi bahan baku industri petrokimia.

"Memang posisinya itu masih belum menentu dari sisi harga karena naik turun, karena memang geopolitik masih begini sehingga harga minyak naik turunnya lebih sering," ujar Fajar.

Menurut Fajar, persoalan yang kini semakin dirasakan pelaku industri bukan hanya harga bahan baku, tetapi juga biaya logistik. Kenaikan tarif pengiriman atau freight membuat perdagangan semakin tertekan.

"Yang jadi kendala adalah logistik. Sekarang freight-nya mahal-mahal semua, sehingga barang-barang impor pun juga mulai turun. Dari China juga sudah mulai agak tinggi harganya," katanya.

Kondisi tersebut membuat pasar domestik cenderung bersikap wait and see. Pelaku usaha masih berhati-hati menentukan pembelian karena ketidakpastian waktu pengiriman dan fluktuasi harga.

Di sisi lain, permintaan produk juga mengalami penurunan setelah periode tahun ajaran baru. Menurut Fajar, kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pasar domestik.
Namun, peluang tersebut harus didukung kebijakan pemerintah agar industri nasional tidak kembali tertekan ketika arus perdagangan dan impor global kembali normal.

"Kita berharap nanti di Oktober sudah mulai agak bisa lebih mengangkat lagi, tapi arahnya ke positif dengan catatan pemerintah terus mengontrol. Jangan sampai industri dalam negeri ini terseok-seok karena tidak mampu bersaing dengan barang-barang impor," ujarnya.

Utilisasi Pabrik Menurun
Tekanan terhadap permintaan juga berdampak pada tingkat utilisasi pabrik. Fajar mengatakan, industri petrokimia memiliki karakter produksi yang berkelanjutan sehingga pabrik tidak dapat dengan mudah menghentikan operasional.

Pabrik umumnya beroperasi selama 24 jam dan hanya berhenti saat periode pemeliharaan. Ketika permintaan turun, perusahaan biasanya menurunkan tingkat operasi.

"Operating rate kemarin sempat di bawah 70 persen, nyaris di bawah 70 persen. Artinya kalau di bawah 70 persen itu sudah rugi," katanya.

Karena itu, pemulihan daya beli masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi menjadi faktor penting untuk mengerek kembali permintaan produk petrokimia dan plastik.

Sejumlah sektor seperti pertambangan, tekstil, makanan dan minuman, infrastruktur, hingga otomotif dinilai dapat menjadi penggerak pemulihan industri manufaktur secara keseluruhan.

Industri petrokimia juga menghadapi perubahan pola pasokan bahan baku global. Gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat perusahaan harus mencari sumber alternatif dengan harga lebih tinggi dan waktu pengiriman lebih panjang.

"Sumber bahan baku dari Timur Tengah sudah mulai susah sehingga harus mencari alternatif sumber bahan baku di tempat lain. Sudah dapat dari tempat lain, tapi dengan harga yang lebih premium," ujar Fajar.

Jika sebelumnya pengiriman bahan baku dapat ditempuh sekitar satu bulan, kini waktunya bisa mencapai 60 hari. Kondisi ini turut meningkatkan kebutuhan modal kerja perusahaan.

Penggunaan LPG sebagai alternatif bahan baku pengganti naphtha pada periode tertentu dapat menjadi pilihan untuk menjaga efisiensi biaya produksi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada perkembangan harga energi global.

Perlindungan Industri Diperkuat
Fajar menilai kebijakan pemerintah sangat menentukan keberlanjutan pemulihan industri petrokimia nasional. Kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan harus disesuaikan dengan perkembangan pasar.

"Pemerintah juga harus pandai-pandai mengatur strategi bagaimana perlindungan industri dalam negeri ini. Kecepatan pengambilan keputusannya harus benar-benar sesuai dengan kondisi pasar," katanya.

Selain perlindungan industri, perkembangan kendaraan listrik juga dinilai dapat membuka peluang baru bagi industri petrokimia dan pemasok komponen lokal.

Produksi kendaraan listrik di dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan penggunaan komponen serta bahan baku lokal sehingga memperluas pasar bagi industri nasional.

"Kita berharap mobil listrik segera diproduksi dalam negeri sehingga komponen-komponennya bisa menggunakan pemasok lokal dan bahan bakunya bahan baku lokal," ujar Fajar.

Meski mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, Fajar menegaskan industri petrokimia nasional belum sepenuhnya pulih. Pelaku usaha masih membutuhkan kepastian pasar, kelancaran pasokan bahan baku, pemulihan daya beli, serta kebijakan yang mampu menjaga daya saing industri domestik.

"Artinya sudah keluar dari ICU, tapi masih belum pulih dengan benar. Jangan sampai salah penanganan masuk ICU lagi," kata Fajar.

Ia mengingatkan, masa pemulihan merupakan fase yang sensitif bagi industri. Guncangan baru, sekecil apa pun, berpotensi kembali menekan kinerja industri petrokimia nasional.

"Untuk industri petrokimia di masa-masa pemulihan ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada kesenggol sedikit saja, bisa masuk ICU lagi," ujarnya.