Prabowo Setujui Pelatnas Atlet Pakai Skema Anggaran Multi-Years

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan terobosan baru dalam pembinaan olahraga nasional. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerapan anggaran pemusatan latihan nasional (pelatnas) dengan skema multi-years atau lintas tahun.

Kebijakan ini diharapkan membuat program pembinaan atlet lebih berkelanjutan dan tidak lagi terkendala proses penganggaran yang harus dilakukan setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir seusai mendampingi Presiden Prabowo melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Erick mengatakan, usulan pelatnas jangka panjang tersebut mendapat respons positif dari Presiden. Prabowo bahkan meminta agar mekanisme penganggaran lintas tahun segera diproses.

“Kami memberi pandangan kepada beliau (Presiden) mengenai pelatnas jangka panjang, dan beliau langsung meminta saya untuk mengirimkan surat segera kepada Mensesneg, bagaimana pelatnas ini bisa nanti multi-years, tidak lagi per tahun,” ujar Erick.

Menurut Erick, skema tersebut memungkinkan anggaran pelatnas digunakan secara berkelanjutan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dengan begitu, program latihan dan persiapan atlet tidak harus menunggu siklus anggaran baru.

“Kalau tadi pandangan dari Bapak Presiden, yang terpenting dari anggaran kami itu kan tahun ini ada, tahun depan ada. Nah ini bisa lintas tahun. Yang tahun depan, misalnya dengan efisiensi masih tersisa, bisa lintas tahun. Kalau kurang, Bapak Presiden nambahin,” jelasnya.

Erick menilai kesinambungan anggaran sangat penting untuk menjaga kualitas persiapan atlet, terutama dalam menghadapi berbagai kejuaraan internasional yang membutuhkan program latihan jangka panjang.

Meski demikian, penerapan skema multi-years tetap harus disertai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan diperlukan agar fleksibilitas anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Yang penting bagaimana mekanisme ini harus transparan dan tidak ada indikasi hal-hal yang menjadi kasus korupsi di kemudian hari. Kita harus transparan semuanya dan kita harus lindungi atlet kita,” tegas Erick.