Bahlil Siap Pangkas Ekspor Gas, Industri Lokal Jadi Prioritas

JAKARTA – Pemerintah berencana menghitung ulang alokasi ekspor gas untuk memastikan kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan, kemungkinan penghentian ekspor gas ke negara tetangga telah dipertimbangkan secara matang.

“Pemerintah, dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Bahlil menegaskan, Indonesia akan mengevaluasi hubungan dengan negara mana pun dalam menentukan kebijakan ekspor gas. Menurutnya, hubungan antarnegara harus dilandasi prinsip saling menghormati. Namun, ia tidak menyebut negara yang berpotensi terkena kebijakan tersebut.

Ia juga tidak mempermasalahkan kemungkinan negara lain membalas dengan menghentikan ekspor komoditasnya ke Indonesia.

“Ya, terserah merekalah,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, evaluasi ekspor gas dilakukan untuk memperkuat pasokan energi bagi industri nasional, terutama sektor petrokimia yang menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi. Pemerintah tidak ingin gas terus mengalir ke luar negeri ketika industri domestik justru kesulitan memperoleh bahan baku.

Saat ini, sekitar 70 persen alokasi gas Indonesia digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sisanya diekspor. Ke depan, pemerintah akan mengkaji ulang komposisi tersebut agar pemanfaatan gas domestik semakin optimal.

“Ke depan saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri. Termasuk di dalamnya bahan baku hilirisasi,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gas hingga 3.000 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) pada 2028–2029. Saat ini, produksi gas yang dilaporkan berada di kisaran 750 MMSCFD, termasuk tambahan produksi dari sumur Jangkrik North East 6 (JNE-6) sebesar 290 MMSCFD.

Industri Nasional Harus Diutamakan
Rencana peninjauan ekspor gas tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana. Ia menilai, pembatasan ekspor bukan berarti pemerintah bersikap antiekspor, melainkan upaya memastikan ketersediaan energi untuk menopang industrialisasi nasional.

Menurut Ma’ruf, pemerintah tidak seharusnya membantu meningkatkan daya saing industri negara lain ketika pelaku industri dalam negeri masih menghadapi persoalan pasokan energi.
“Kalau pilihannya adalah memperkuat industri negara lain atau memperkuat industri nasional, maka posisi HKI jelas: industri Indonesia harus didahulukan,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).

Ma’ruf menilai, manfaat gas untuk industri domestik tidak hanya berasal dari penjualan energi. Pemanfaatannya di sektor manufaktur dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, mendorong ekspor produk bernilai tambah, serta menarik investasi baru.

Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun neraca gas jangka panjang yang memperhitungkan kebutuhan industri dan rencana investasi di berbagai kawasan industri.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, harus disertai percepatan pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi gas, termasuk fasilitas regasifikasi LNG. Dengan begitu, pasokan gas dapat menjangkau pusat-pusat industri dengan biaya yang efisien.

Bagi pemerintah, tantangannya bukan sekadar mengurangi ekspor, melainkan memastikan gas yang tersedia benar-benar mampu menggerakkan industri, memperluas lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.