Komisi III DPRD Tangsel Dorong Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat

TANGSEL – Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkeadilan. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan dengan memperbaiki tata kelola penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Mulyanah Anwar, mengatakan peningkatan pendapatan daerah harus diiringi dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia tanpa menjadikan masyarakat maupun pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban berlebihan.

 

“Optimalisasi pendapatan daerah jangan dimaknai sebagai upaya membebani masyarakat. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas pelayanan, menutup celah kebocoran, serta menggali potensi pendapatan secara terukur dan berkeadilan,” ungkap Mulyanah.

 

Ia menilai, penguatan PAD tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi. Pemerintah juga perlu memastikan sistem pemungutan berjalan efektif, potensi pendapatan terdata dengan baik, serta seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.

 

Mulyanah menegaskan, penerimaan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus dikelola secara cermat dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

“Pendapatan daerah bukan sekadar hitungan angka dalam anggaran. Di dalamnya ada kepercayaan publik, kepatuhan masyarakat, dan semangat gotong royong untuk membangun kota yang kita cintai bersama,” katanya.

 

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan, ia mendorong pemerintah daerah terus mengembangkan inovasi, termasuk menyederhanakan prosedur administrasi dan memperluas digitalisasi layanan perpajakan.

 

Menurut Mulyanah, pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dalam proses pembayaran dan pencatatan penerimaan daerah.

 

“Pelayanan yang mudah, transparan, dan efisien akan membangun kepercayaan masyarakat. Ketika warga merasa dilayani dengan baik dan pelaku usaha memperoleh kepastian, kesadaran untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah akan tumbuh dengan sendirinya,” tuturnya.

 

Selain pembenahan sistem, Mulyanah menilai pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar aktivitas ekonomi berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

 

Ia berpandangan, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pungutan, tetapi juga mendorong produktivitas dunia usaha, memperluas kesempatan ekonomi, serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

 

“Kita ingin perekonomian Tangsel terus tumbuh, dunia usaha berkembang, dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan begitu, kemandirian fiskal dapat dibangun secara berkelanjutan,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Komisi III DPRD Tangsel menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penerimaan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan hasil yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat.

 

Mulyanah mengatakan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

 

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, fungsi pengawasan anggaran harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan perlu menjadi perhatian agar manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

 

“Pembangunan harus dirasakan secara merata, mulai dari Setu hingga Pondok Aren, dari Serpong hingga Ciputat. Jangan sampai masyarakat hanya diminta berkontribusi, tetapi belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal,” katanya.

 

Menurut Mulyanah, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil warga, mulai dari peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan, pengembangan sarana pendidikan, hingga penataan ruang terbuka hijau. Penentuan prioritas program pun perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

 

Ia menambahkan, penguatan kemandirian fiskal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan peningkatan pendapatan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan.

 

“Kemandirian fiskal bukan sekadar kemampuan daerah meningkatkan pendapatan, melainkan juga kemampuan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiayai pembangunan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

 

Mulyanah menegaskan, Komisi III DPRD Tangsel akan terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam setiap kebijakan fiskal.

 

Dengan pembenahan sistem penerimaan, pengawasan anggaran yang konsisten, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha, Tangsel diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.