Sungai Cisadane Terancam Limbah & Ekspansi Industri

SERPONG-Sungai Cisadane menghadapi tekanan lingkungan seiring pesatnya pembangunan kawasan perkotaan, pertumbuhan industri, dan meningkatnya kebutuhan air di wilayah Tangerang Raya. Persoalan sampah, limbah domestik, perubahan fungsi lahan, hingga kebutuhan air industri dinilai dapat memperburuk kondisi sungai apabila tidak diimbangi pengawasan lingkungan.

 

 Pengamat Manajemen Lingkungan, Asnil Bambani mengatakan, Sungai Cisadane memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat di wilayah Jawa bagian barat. Karena itu, perlindungan sungai harus menjadi perhatian pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri.

 

 "Dua sungai ini adalah inti peradaban di wilayah ini dan bisa dijadikan sentral dari kehidupan yang ada di Pulau Jawa bagian barat ini," kata Asnil dalam Diskusi Terbuka bertema Sungai Cisadane: Antara Urat Nadi Kehidupan dan Saluran Buang Perkotaan di kawasan Serpong, Jumat (6/11).

 

 Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi membawa zat berbahaya, termasuk logam berat yang dapat mengendap di lingkungan dan masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan. 

 

 Ia mencontohkan pengalamannya saat meliput kawasan industri kertas di Karawang yang berdasarkan penelitian diketahuinya diduga memiliki persoalan limbah mengandung arsenik. "Ketika kita meracuni air, ya kita akan kembali mendapatkan petaka tersebut," ujarnya.

 

 Asnil juga memaparkan hasil penelitian bersama sejumlah rekannya di Sungai Citarum pada 2023. Penelitian tersebut menemukan limbah domestik sebagai salah satu sumber pencemaran terbesar, disusul aktivitas industri, peternakan, dan pertanian. 

 

 Namun, ia menegaskan kondisi Citarum tidak bisa langsung disamakan dengan Cisadane karena diperlukan penelitian khusus untuk mengetahui sumber pencemarannya.

 

 "Dari temuan saya yang di Citarum, yang paling banyak mencemari itu adalah limbah rumah tangga. Kalau saya nggak tahu di Cisadane itu apa," tuturnya.

 

 Selain pencemaran, Asnil mengingatkan pentingnya menjaga kawasan resapan air di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Ia mengkritisi pembangunan yang menutup permukaan tanah dengan beton serta normalisasi sungai yang hanya berorientasi mempercepat aliran air menuju laut.

 

 "Air yang seharusnya bisa menjadi energi, kita buang langsung ke laut. Itu yang terjadi di Citarum," katanya.

 

 Ia juga menyoroti perkembangan industri pusat data atau data center di Tangerang yang membutuhkan pasokan air untuk sistem pendinginan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan sumber air sebelum memberikan ruang bagi ekspansi industri.

 

 "Tangerang itu kedatangan investasi Rp 3,1 triliun untuk membangun data center. Nah, data center ini adalah industri yang paling membutuhkan air. Dapat dari mana airnya? Kalau bukan dari air Cisadane?" ujarnya.

 

 Sementara itu, pegiat sejarah Serpong, Syahrudin atau Mang Iging mengingatkan, bahwa Sungai Cisadane memiliki nilai penting dalam perjalanan peradaban masyarakat setempat. Sebelum jalan raya berkembang, sungai tersebut menjadi jalur transportasi, pusat kegiatan ekonomi, sekaligus ruang interaksi sosial warga.

 

 "Sungai Cisadane menjadi urat nadi perekonomian pada zamannya, baik zaman kerajaan maupun Hindia Belanda. Sebelum ada jalan raya, Cisadane menjadi sentral transportasi dari hilir sampai ke hulu," ungkapnya.

 

 Ia juga mengenang kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk berbagai aktivitas sehari-hari hingga dekade 1990-an. Namun, perkembangan permukiman dan infrastruktur telah mengubah hubungan masyarakat dengan Cisadane. Ia berharap muncul komunitas khusus yang konsisten bergerak dalam pelestarian sungai.

 

 "Memang harus ada komunitas khusus Cisadane. Potensinya sangat besar. Cisadane itu seharusnya menjadi tampak muka, bukan tampak belakang," tegasnya.

 

 Di sisi lain, Founder Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kota (Malika) for Urban Studies, Muhammad Ikbal menyoroti dugaan persoalan pengelolaan sampah di kawasan Sungai Cisadane. Ia menyebut TPST Abu & Co sebagai salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian terkait dugaan persoalan perizinan dan pengolahan air lindi.

 

Ikbal juga menyinggung dugaan pencemaran pestisida di Kali Jeletreng yang merupakan bagian dari DAS Cisadane. Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, baik perorangan maupun korporasi.

 

 Selain penegakan hukum, Ikbal mendorong pemerintah melakukan audit tata ruang untuk memastikan pembangunan tidak mengabaikan daya dukung lingkungan. Menurutnya, perlindungan ekosistem harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan sekadar slogan pembangunan.

 

 "Sebetulnya jika benar-benar dilakukan, ini jadi patok kesadaran baru untuk mengoreksi ekologi yang rusak, yang bisa dimulai dari audit Rencana Tata Ruang," tandasnya.

 

 Ketiga narasumber sepakat bahwa penyelamatan Cisadane membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pelaku industri perlu membangun kolaborasi melalui pemantauan kualitas air, pemulihan ekosistem, perlindungan kawasan resapan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari sungai.

 

 Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau bergantung pada proyek tertentu. Sebab, keberlanjutan Cisadane bukan hanya menyangkut kelestarian lingkungan, tetapi juga masa depan masyarakat Tangerang Raya yang bergantung pada sumber daya air sungai tersebut.