Jumlah Pengidap Stunting di Kabupaten Pandeglang Mencapai 37,80 Persen

PANDEGLANG – Prevalensi stunting tahun 2021 di Kabupaten Pandeglang, terhitung masih yang paling tinggi dibandingkan dengan tujuh daerah lainnya di Provinsi Banten. Bahkan, nilainya nyaris mendekati angka 40 persen.
Hal itu diketahui, berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, terungkap bahwa prevalensi atau jumlah pengidap stunting di Kabupaten Pandeglang mencapai 37,80 persen.
Sementara, posisi kedua dan ketiga terbanyak, masing-masing diduduki Kabupaten Lebak sebesar 27,30 persen dan Kabupaten Serang 27,20 persen. Secara keseluruhan angka prevalensi stunting di Provinsi Banten pada tahun 2021 lalu itu adalah 24,5 persen.

“Pada tahun 2022, Pemprov Banten telah menetapkan target penurunan stunting menjadi 23,6 persen. Pada tahun 2023, menjadi 19,25 persen. Dan, pada tahun 2024 menjadi 14 persen, yang juga merupakan target Pemerintah Pusat,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Senin (19/12/2022).
Untuk diketahui, hasil SSGBI tahun 2021 juga menyebutkan, prevalensi stunting kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, selain Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang sudah diisebutkan di atas.

Angka prevalensinya di mulai dari yang terendah adalah, Kota Tangerang 15,30 persen, Kota Tangsel 19,90 persen, Kota Cilegon 20,60 persen, Kabupaten Tangerang 23,30 persen, dan Kota Serang 23,40 persen.

Terkait target angka prevalensi stunting yang ingin dicapai Pemprov Banten pada tahun 2022 ini, kata Al Muktabar, Pemprov Banten telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti intervensi pada seribu hari pertama kehidupan.
Intervensi dimaksud, meliputi peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan inetervensi pada kelompok sasaran usia lainnya. Berikutnya intervensi peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, serta intervensi peningkatan akses pangan bergizi.
Lebih jauh Al Muktabar mengungkapkan, data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten terus meningkat dari 11,24 juta jiwa pada tahun 2012 meningkat menjadi 12,96 juta jiwa pada tahun 2019.

Namun begitu, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan adanya kecenderungan yang menurun. Laju pertumbuhan penduduk Banten, pada tahun 2012 sebesar 2,33 persen turun menjadi 1,87 pada tahun 2019.
Laju pertumbuhan penduduk tersebut, kata dia, dapat ditekan melalui keberhasilan program keluarga berencana atau KB. “Walaupun laju pertumbuhan penduduk sudah ditekan, namun secara kuantitas, peningkatkan jumlah penduduk Banten masih cukup tinggi,” ujarnya.
Diakuinya, di Negara-Negara maju terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Sementara di Negara-Negara berkembang, hubungan tersebut cenderung negatif.
“Karena itu, saya minta seluruh perangkat daerah bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana agar secara seksama mengikuti arahan-arahan dari BKKBN pusat,” pintanya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, kegiatan Pendataan Keluarga 2022 yang dilakukan oleh BKKBN Banten merupakan pemutakhiran dari hasil pendataan serupa pada tahun 2021 lalu.
Hal itu dilakukan, untuk mengetahui potret perkembangan program penanganan stunting yang sudah dilakukan Pemprov Banten selama tahun 2022 ini.
“Dari situ terlihat keluarga stunting, data kemiskinan ekstrim akan terlihat,” tandasnya, saat dihubungi secara terpisah.
Terkait program penanganan stunting sendiri, Nina mengatakan, hal itu didasari dengan kesadaran masyarakat. Menurutnya secara prinsip masyarakat harus disadarkan bahwa pencegahan stunting itu murah.
Nina menyebut, masyarakat harus tahu jika hanya cukup dengan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi baru lahir, stunting dapat dicegah. “Makanan tambahan setelah itu juga bukan makanan yang harus dibeli di toko atau mal. Tapi makanan yang dibuat sendiri di rumah,” imbuhnya.