Kemendagri Deg-degan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap, gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung aman dan lancar.

Pasalnya, kendala pada gelaran Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyatakan,pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya Pileg, sangat menentu­kan nasib pelaksanaan Pilkada di daerah. Sebab, kedua gelaran kontestasi demokrasi itu akan dilakukan secara serentak di tahun yang sama.

Ia meyakini, bila pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung aman, lancar, dan tanpa banyak seng­keta, pelaksanaan Pilkada juga akan berlangsung tanpa kendala. Namun, lanjut dia, bila pelak­sanaan Pemilu berjalan dengan banyak masalah, pelaksanaan Pilkada juga akan bermasalah.

“Hasil Pemilu 2024 aka men­jadi referensi dasar untuk pelak­sanaan Pilkada. Jadi, Pemilu-nya harus sukses, kalau bermasalah, ada sengketa macam-macam, pilkada-nya bisa terkendala di daerah tersebut,” ujar Bahtiar, dalam diskusi daring yang dige­lar Kemendagri, kemarin.

Selain melalui jalur perse­orangan, lanjut dia, kepala daerah yang akan dicalonkan atau maju di Pilkada nanti, harus diusung oleh partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karenanya, hasil Pileg sangat krusial dalam proses Pilkada.

Namun begitu, ia meyakini, suksesi kepemimpinan nasionaldan daerah di Tahun 2024 nanti, bisa dilaksanakan secara baik, serta dapat meningkatkan kuali­tas demokrasi dan membuat pembangunan politik Indonesia menjadi lebih fokus.

“Tahun 2024 nanti, kami tuntaskan (Pilkada), kemudian kita bertemu lagi di Tahun 2029. Jadi, jangan tiap tahun ada Pilkada. Sebab, urusan di kabu­paten tertentu, perebutan kekua­saan politik, kerap melahirkan dampak luas terhadap stabilitas sosial politik secara nasional,” jelas Bahtiar.

Lebih lanjut, ia mengatakan, gelaran Pileg, Pilpres, hinggaPilkada 2024 nantu, bukan hal baru. Karenanya, ia berharap, pelaksanaan kontestasi demokrasi di Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan mudah.

Ia juga meminta penyelengga­ra pemilu dan pemerintah daerah melakukan pemetaan tentang berbagai potensi kendala, yang berpotensi terjadi saat distribusi logistik pemilu.

“Ada wilayah yang memiliki banyak potensi kerawanan da­lam proses distribusi Pemilu. Itu bisa dipetakan dari Pemilu atau Pilkada sebelumnya. Kawan-kawan di daerah kepulauan harus memperhitungkan tentang ba­gaimana nanti, membayangkan apa yang akan tejadi di bulan 2 (Februari) nanti, yang biasanya musim hujan,” jelas dia.

Sementara Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Eberta Kawima berharap, Pemerintah Daerah membantu sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada masyarakat, mengenai peraturan perundang-undangan Pemilu, serta melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih. Hal tersebut sangat penting meningkatkan partisipasi masyarakat pada ge­laran Pemilu mendatang.

“Melalui dukungan sosialisasi dari pemerintah daerah, masyarakat bisa memilih dengan cerdas, kemudian calon-calon yang dipilih merupakan calon pemimpin yang berkualitas dan ama­nah. Hasil akhirnya, bisa mem­berikan dampak yang positif pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Eberta. rm.id