Kinerja Pemadam Kebakaran Paling Disuka

JAKARTA - Selama 2022, TNI masih di hati masyarakat alias menjadi lembaga negara yang paling dipercaya. Sementara DPR, menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya. Pemadam Kebakaran yang tidak masuk dalam survei justru diunggulkan masyarakat.  

Hasil survei Institut riset dan konsultan sosial, ekonomi, dan politik nasional Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), TNI mendapatkan persentase 26,48 persen sebagai lembaga negara yang dapat dipercaya saat ini. Di pering­kat kedua ditempati oleh lembaga Kepresidenan dengan tingkat kepercayaan sebesar 20,74 persen.

Kemudian, di urutan ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 13,20 persen. “Barulah di posisi ke empat ada Polri dengan tingkat kepercayaan 8,28 persen,” papar Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa.

Lalu, disusul Mahkamah Konstitusi ((MK) 7,62 persen, Mahkamah Agung (MA) 6,64 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5,82 persen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 5,16 persen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2,87 persen.

“Di posisi terakhir atau yang paling tidak dipercaya publik adalah DPR dengan 1,89 persen,” sambung Herry Mendrofa.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan secara tatap muka pada 19 hingga 26 Desember 2022. Populasi survei adalah warga negara Indonesia di 38 Provinsi, dan sudah berusia 18 tahun atau lebih.

Dari populasi itu dipilih dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling (MRS) sebanyak 1220 responden. Margin of error survei dengan ukuran sampel terse­but diperkirakan sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei serupa juga dirilis Charta Politika. TNI menempati posisi paling tinggi di hati rakyat dan DPR menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik (32,6 persen).

Namun, tingkat ketidakpercayaan terhadap DPR paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lain. Seperti Kejaksaaan Agung (Kejagung), MPR, bahkan MA yang belakangan ten­gah tersandung kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, lembaga negara yang mulai mengalami peningkatan kepercayaan publik adalah Polri. Hal ini karena ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dugaan kasus pem­bunuhan berencana yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Proses upaya pengembalian citra, ada beberapa yang dicoba, misalnya ada plat RF yang menjadi pusat perhatian. Selama ini kita tahu sering sekali pelat RF ini ter­lihat di jalanan menerobos aturan merasa kebal hukum,” kata Yunarto.

Survei Charta Politika dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih pada 8-16 Desember. Survei menggunakan metode sampel multi stage random sampling dengan margin of error 2,82 persen.

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman menyebut tren kenaikan ke­percayaan publik terhadap Polri karena kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kata dia, naiknya ke­percayaan publik kepada Polri memang wajar dan tidak mengejutkan.

“Kepemimpinan Kapolri dalam menun­taskan kasus besar menjadi faktor naiknya kepercayaan publik,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, Polri juga semakin inovatif dalam penindakan di lapangan. Dia yakin, survei kepercayaan publik ke Polri akan terus meningkat seiring berjalannya wak­tu. Selain itu, beberapa kebijakan inovatif seperti peniadaan tilang manual benar-benar mendapat apresiasi masyarakat karena sangat terasa manfaatnya.

“Kami yakin seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat kepada Polri akan meroket jika kinerja yang ada saat ini dipertahankan,” imbuh dia.

Netizen meragukan hasil survei yang mengungkap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara mulai mening­kat. Khususnya terhadap Polri dan DPR yang selama ini justru banyak jadi sorotan masyarakat luas.

Akun @perupadata mengungkap secara lengkap hasil survei dari Charta Politika. TNI dipercaya publik hingga 89,2 persen, presi­den 79,4 persen, MA 76,2 persen, MK 74,6 persen, MPR, 72,7 persen, Kejagung 72,7 persen, KPK 71,8 persen, DPD 64 persen, Polri 62,4 persen dan DPR 61,9 persen.

“Kaget sama hasil survei ini,” ung­kap @perupadata.

Akun @celianoraa menyoal besaran angka 60 persenan yang masih per­caya DPR. Menurut @cresensialorahh, angka 60 persen tersebut diisi oleh anggota DPR. Bahkan, kata @madean­drehermawan, angka 60 persen itu diisi oleh istri, anak dan keluarga serta kerabat anggota DPR. rm.id