Bosan-ah, Capresnya Jangan Muka Lama Dong

JAKARTA - PDIP membatasi peluang koalisi dengan partai politik (parpol) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Banteng hanya bisa berkoalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP dan PAN. 

“Lima partai tersebut memiliki kedekatan historis dan basis pemilih dengan PDIP. Dengan PAN misalnya, kan basisnya Muhammadiyah,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, (23/6). 

Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro sudah memprediksi sikap politik PDIP yang hanya membuka peluang koalisi dengan lima partai tersebut. “Salah satunya karena masuk dalam kabinet Presiden Jokowi,” katanya. 

Situasi itu, kata Agung, berbanding terbalik dengan poros NasDem Demokrat dan PKS. Hubungan PDIP dengan NasDem memburuk setelah Surya Paloh memunculkan nama Ganjar Pranowo sebagai satu dari tiga capres potensial pada Pilpres 2024. “Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP,” ujarnya. 

Sementara dengan Demokrat, Agung menilai masih ada urusan yang belum selesai antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terkait PKS, ini soal ideologi yang tak beririsan. 

Netizen menganggap wajar PDIP enggan koalisi dengan PKS. Kedua partai tersebut susah bertemu. Namun, netizen mengingatkan tidak ada koalisi partai dalam sistem presidensial. 

“PDIP dan PKS adalah dua kutub yang susah untuk bertemu. Meski di daerah bisa juga koalisi,” kata @SimpatisanPKS. 

Menurut @GimanEvan, sikap PDIP sudah jelas setelah rakernas. PDI Perjuangan hanya akan membuka pintu koalisi dengan lima partai politik. “Pintu koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat tertutup. Sedangkan Partai NasDem sudah berkoalisi dengan PKS dan PD,” katanya. 

Akun @Kangkung_Genjer menilai, PDIP berat kalau koalisi dengan Partai NasDem. Hubungan Megawati dengan Surya Paloh kurang kondusif. Kemungkinan lebih cenderung koalisi ke Partai Gerindra dan PKB atau Gabung KIB. “Calonnya mungkin antara Prabowo atau Puan Maharani,” kata dia. 

Menurut @Jo_uw, biasanya jagoan PDIP keluarnya belakangan, supaya calon presiden yang kaleng-kaleng habis duluan. Setelah itu, PDIP memunculkan capresnya dan koalisi pilpres buyar semua. 

Akun @saiful_mujani mengatakan, pada acara rakernas PDIP, Megawati sudah mengingatkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, bukan parlementer. Maka, tidak ada koalisi antarpartai. 

“Pendorong koalisi itu presidential threshold untuk calon presiden. Kalau Ibu mau konsisten, threshold itu harus ditiadakan. PDIP mesti pelopornya,” saran dia. 

Akun @Lubis_Jhony berharap ada 3 kadidat capres pada Pemilu 2024. Dengan begitu, situasi menjadi seru dan banyak pilihan. Dia berharap, aturan presidential threshold sebesar 20 persen bisa diturunkan. 

“Agar tercipta banyak pilihan bukan sekadar formalitas pilpres karena didominasi capres dari koalisi parpol besar. Bosan kalau pilihan capres hanya muka lama,” kata dia. 

Sementara, @Bahrum_Achmadi menuding PDIP sangat sombong karena tidak mau koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS dalam Pemilu 2024. 

“Ora koalisi sama PDIP ora patheken,” sahut @Matinokhairudi2. “Kamu pikir Partai Demokrat sama PKS mau koalisi sama PDIP?” tambah @ali_merdeka24. 

Akun @AdolfElvis tidak mempermasalahkan PDIP menolak koalisi dengan Demokrat. Partai Demokrat bukan partai yang mengekploitasi wong cilik. 

“Partai Demokrat sulit bisa bekerja sama dengan partai yang mengeksploitasi rakyat miskin dan terbelakang, untuk komoditas politik kekuasaannya,” tambah @RasyidMuchtar. 

Akun @isari68 menegaskan, Partai Demokrat tentu berbeda dengan PDIP. Kata dia, Partai Demokrat membawa suara rakyat yang mau perubahan pada tahun 2024, baik di bidang politik dan ekonomi dengan Presiden baru. 

“Partai Demokrat tidak akan mengeksploitasi label kelas kel­ompok masyarakat dalam berpolitik,” tegas @syahrial_nst. 

“Koalisi partai dalam pemilu selama ini cuma buat arisan bagi-bagi jabatan dan nguras uang negara buat kepentingan sendiri,” tandas @Makeoverhds.