OJK Diminta Beresin Persoalan Di Industri Keuangan

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digenjot lagi. Jokowi geram karena banyaknya persoalan di industri keuangan yang bermunculan.

Jokowi mengungkapkan dere­tan nama perusahaan asuransi seperti Asabri, Jiwasraya hingga masalah yang kerap dikeluhkan nasabah asuransi, yakni unit link.

Eks Wali Kota Solo ini juga menyebut, kasus penipuan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indo­surya, jadi salah satu yang harus diawasi OJK selama ini.

Saking banyaknya masalah muncul di industri keuangan, Jokowi meminta pengawasan OJK lebih digenjot lagi.

“Masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti ter­hadap produk jasa keuangan. Baik yang namanya asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umrah,” kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, kemarin.

Jokowi lalu menekankan, pengawasan mikro juga tak kalah penting dibandingkan makro. Dia mencontohkan, masalah perusahaan di India, Adani, yang bisa menyebabkan hilangnya Rp 1.800 triliun atau seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) Negeri Bollywood. Padahal, kondisi makro ekonomi India sedang bagus-bagusnya.

“Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi? Indosurya. Sampai hafal saya karena baca kan. Unit link,” ungkapnya.

Menurutnya, permasalahan mikro tersebut harus disele­saikan satu per satu. Jika tidak, rakyat yang menjadi korban, yang sebenarnya hanya ingin uangnya kembali.

“Saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu (ditipu-red). Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis, itu juga. Di Surabaya nangis-nangis, itu juga. Hati-hati semuanya,” ingat Jokowi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan soal pelaporan keluhan yang belum selesai. Dia menemukan ada pelaporan keluhan nasabah sejak 2020, tapi sampai sekarang belum tuntas.

“Yang kita bangun ini trust. Kalau sudah kehilangan keper­cayaan, sulit membangun itu kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa,” ucap Jokowi, memberikan semangat.

Kendati begitu, Jokowi mengapresiasi OJK mengenai rasio margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM). Karena, angka NIM Indonesia terbilang cukup tinggi.

“Sebelum masuk ke sini, tadi saya tanya ke Pak Ketua OJK, NIM-nya berapa sih? Dijawab oleh Pak Ketua OJK 4,4 persen. Tinggi banget, ini mungkin tertinggi di dunia. Saya senang perkembangan industri asuransi semakin banyak,” tuturnya.

OJK Lindungi Konsumen

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengakui, masalah pada perusahaan asuransi jiwa sudah menekan industri asuransi.

Hal tersebut menunjukkan ma­salah perusahaan asuransi perlu segera diselesaikan. Buktinya, kinerja premi asuransi jiwa ter­kontraksi, alias minus 7,8 persen tahun 2022.

Untuk itu, penyelesaian ma­salah pada industri asuransi harus segera dilakukan dalam waktu yang cepat.

“Premi asuransi jiwa alami kontraksi. Kondisi ini menun­jukkan mutlaknya penyelesaian masalah sejumlah perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat,” katanya.

Mahendra menegaskan, OJK akan terus meningkatkan upaya perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat melalui penguatan pengawasan pasar menyempurnakan kerangka pengawasan, sesuai standar dan best practice internasional.

Bagi industri perasuransian, upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan ma­syarakat. Melalui penyelesaian asuransi dan produk asuransi yang bermasalah, penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 74, penguatan fungsi aktuaris, dan penataan pemasaran produk asuransi.

Untuk tahun 2023, Mahendra optimististis tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 10 persen sampai 12 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebe­sar 7 persen sampai 9 persen.

Di pasar modal lanjut, menu­rut Mahendra, nilai emisi ditar­getkan Rp 200 triliun. Di Indus­tri Keuangan Non Bank (IKNB), piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tum­buh 13 persen sampai 15 persen.

“Aset asuransi jiwa dan asuransi umum diperkirakan tumbuh 5 persen sampai 7 persen di tengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset Dana Pensiun diper­kirakan juga tumbuh 5 persen sampai 7 persen,” paparnya.

Mahendra menegaskan, OJK juga telah menyusun dan menetapkan prioritas-prioritas kebijakan di tahun 2023. Prioritas kebijakan pertama adalah penguatan sektor jasa keuangan.

Di sektor perbankan, kebi­jakan ke depan difokuskan pada penguatan permodalan dan konsolidasi, penguatan gover­nansi industri, inovasi produk dan layanan, serta peningkatan efisiensi perbankan.

Prioritas kebijakan kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi peran sektor keuangan.

“OJK akan mendorong sum­ber pendanaan melalui pening­katan minat investor terhadap instrumen investasi berkelan­jutan dan hijau, serta investasi syariah di Indonesia,” pungkas Mahendra. rm.id