Stop Pamer Kekayaan

TANGSEL - Sungguh memuakkan. Di saat masih banyak orang di lapisan paling bawah kesulitan untuk bisa membeli sembako, ada oknum pejabat Kementerian Keuangan yang pamer harta.

Orang-orang ini tidak sadar bahwa pamer kekayaan itu, bisa menyulut konflik sosial.

Untuk itu, kita berharap, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya memeriksa oknum pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang pamer kekayaan, tapi juga oknum pejabat kementerian lainnya yang dicurigai punya harta tidak wajar.

Kalau KPK curiga di kementerian tertentu ada “geng” oknum pejabat, cepat ambil tindakan. Pertama, segera berkoordinasi dengan Menteri dan Irjen kementerian itu. Kedua, periksa kekayaan anggota “geng” tersebut, apakah ada harta yang diperoleh dari hasil korupsi atau tidak,

Ke depan ini, para menteri, gubernur, bupati dan walikota harus menjadi panglima perang melawan korupsi di institusinya.

Kalau ada tanda-tanda, “geng” oknum pejabat berniat memainkan uang negara, segera copot oknum tersebut. Setelah dicopot, serahkan oknum tersebut ke KPK atau Kejaksaan Agung, biar menimbulkan efek jera.

Sudah saatnya pula, para menteri bersama-sama KPK dan Kejaksaan Agung melakukan bersih-bersih birokrasi. Tak boleh ada toleransi sedikit pun untuk oknum pejabat yang suka memainkan anggaran atau gemar menerima suap.

Supaya adil, pejabat yang rajin dan punya integritas, mesti diberi apresiasi. Sedangkan orang-orang nakal dan malas jangan pernah diberi jabatan.

Kita berharap, proses reformasi birokrasi dipercepat. Sehingga hanya orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas yang bisa menduduki posisi strategis di eselon III. Sedangkan untuk eselon II dan eselon I, proses lelang jabatan harus dilakukan transparan. Tak boleh ada kongkalikong. Tak boleh ada kolusi dan nepotisme.

Kalau di satu kementerian, semua pejabat eselon III-nya bersih. Kemudian pejabat eselon II dan eselon I-nya jujur dan berintegritas, dipastikan semua program pembangunan akan berjalan dengan baik dan rakyat akan puas melihat kinerja kementerian tersebut.

Kita berharap, ke depan ini, tidak ada lagi oknum pejabat yang gemar menerima suap atau suka memainkan anggaran pembangunan.

Kita juga berharap, para menteri menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan) untuk membersihkan institusinya dari oknum pejabat nakal.

Jadi para menteri tak perlu ragu untuk mencopot oknum pejabat yang suka memainkan uang negara dan gemar menerima suap.