Nilai-nilai Budaya Lokal Bisa Jadi Obat Konflik Pemilu

JAKARTA - Nilai-nilai positif budaya lokal, termasuk pada masyarakat adat, bisa menjadi obat penyelesaian konflik terkait pemilu.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar dalam Webinar bertema "Budaya Pemilu yang Harmoni", Jumat (17/3).

Webinar yang diikuti ratusan pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari seluruh Indonesia itu, menghadirkan sejumlah narasumber.

Antara lain, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bamang Hendroyono, Direktur Ketahanan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, La Ode Ahmad, juga dari KPU dan Bawaslu, serta Kemendikbudristek.

Bahtiar mengatakan, secara teori dan konsep, pemilu sebagai sebuah praktik berdemokrasi, punya kesamaan saat diterapkan di banyak negara. Namun, fakta di lapangan, pelaksanaan pemilu terkadang terjadi benturan dengan budaya patronase yang masih kental dianut sebagian kelompok masyarakat di Indonesia.

“Praktik berdemokrasi ini akan berinteraksi dengan budaya lokal. Misal pemilihan langsung, bagi masyarakat yang berbudaya patron, pasti ada risiko-risiko, ada benturan-benturan. Dari kebiasaan kepentingan-kepentingan mereka disuarakan kepala adat atau kepala suku, menjadi one man one vote (dalam pemilu),” terang Bahtiar.

Meski demikian, lanjut Bahtiar, nilai-nilai positif budaya lokal, termasuk pada masyarakat adat, bisa menjadi semacam obat penyelesaian konflik terkait pemilu.

Nilai-nilai positif budaya lokal, antara lain kebersamaan dan rasa persaudaraan yang kuat.

“Nah, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang dijunjung tinggi itu bisa menjadi obat menyelesaikan konflik, kalau sudah telanjur ada konflik,” ujar Bahtiar, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum itu. rm.id