Cegah Dini Korupsi

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terwujud jika didukung kemudahan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Faktanya, di proyek pembangunan infrastruktur, korupsi kerap kali terjadi.

Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) berupaya melakukan perbaikan sistem dan penguatan terhadap nilai-nilai integritas bagi para penyelenggara negara. Salah satunya, lewat program Pengua­tan Anti Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU In­tegritas), yang kali ini menyasar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, kerawanan tindak pidana korupsi muncul karena le­mah dan gagalnya suatu sistem.

“KPK berupaya meningkat­kan komitmen integritas dan penanaman budaya antikorupsi, baik di lingkungan pendidikan dan pencegahan. Harapannya para jajaran dan pegawai di lingkungan PUPR dapat menjadi agen pembangun integritas di satuan kerja masing-masing,” tutur Firli, dalam Executive Briefing PAKU Integritas, di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.

Pembekalan materi pendidi­kan dan pelatihan untuk membangun integritas antikorupsi diberikan KPK kepada para pimpi­nan dan pejabat di kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan strategis.

Tahap pertama PAKU Integri­tas menghadirkan 10 peserta dari jajaran eselon 1 Kementerian PUPR beserta istri.

Tahap kedua nantinya akan digelar pada 14 Juni 2023, dengan agenda berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus untuk para perempuan jajaran Kementerian PUPR RI.

Kegiatan ini memiliki nilai penting, mengingat beberapa titik rawan terjadinya korupsi ada di lingkungan Kementerian PUPR.

Berdasarkan temuan SPI (Survei Penilaian Integritas) 2022, titik rawan berada pada tiga area.

Yakni penyalahgunaan penge­lolaan Pengadaan Barang, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, dan penyalahgunaan kan­tor untuk kepentingan pribadi.

KPK mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang telah melakukan upaya perubahan, khususnya di di area pengadaan.

Mengingat, modus korupsi yang kerap terjadi di setiap tahapan, seperti perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan itu sendiri.

“Artinya PUPR sadar bahwa sistem harus diperbaiki, mulai dari perubahan struktural yang sangat krusial, instrumental me­lalui pembuatan SOP pencegahan korupsi, dan penanaman nilai.

Pada kegiatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai pemateri juga menyampaikan, setiap pemimpin wajib mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku.

Juga, menghindari konflik kepentingan, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), rotasi-mutasi/rekrutmen, rang­kap, jabatan).

Pemimpin juga harus menolak gratifikasi, memberi contoh/keteladanan, menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kebijakan yang mendukung iklim antikorupsi.

“Pemimpin wajib menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integri­tas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungankantor,” tegas Alex.

Menteri PUPR Basuki Hadjimuljono menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas Pro­gram PAKU Integritas, mengingat dalam penyelenggaraan infra­struktur yang rawan korupsi seki­tar 70 persen berada di area PBJ.

“Kementerian PUPR menjadi lokomotif pertama bersama para dirjen menajamkan integritas ja­jaran PUPR hingga satuan kerja ke bawah,” ujar Basuki.

Basuki menyatakan, kini ke­menteriannya memisahkan peja­bat yang mengurusi pengadaan barang dan jasa.

Upaya tersebut dilakukannya untuk mencegah praktik korupsi yang terjadi saat proses pembangunan infrastruktur.

“Sebelum 2020 itu semua di tangan satu direktur jenderal. Ka­lau untuk jalan (misalnya, red) ya hanya di bawah Direktur Jenderal Bina Marga. ... Sehingga ini ka­lau mau menggoda, hanya meng­goda satu orang,” ujar Basuki.

“Nah, sekarang sejak yang pengadaan barang dan jasanya saya pisah,” sambungnya.

Dengan pemisahan ini, Ba­suki bilang Direktur Jenderal Bina Marga kini hanya bertugas melakukan perencanaan. (RM.id)