Pemerintah Kasih Fasilitas

JAKARTA - Pemerintah mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Bagi pemilik motor BBM, saat ini sudah disiapkan bengkel khusus konversi.

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan, saat ini masyarakat bisa mengkonversi berbagai je­nis motornya menjadi bertenaga listrik di seluruh bengkel yang memiliki fasilitas konversi.

“Monggo yang punya motor BBM di rumah yang punya 3, ingin mengkonversi menjadi listrik silahkan. Ini niatnya untuk mengenalkan masyarakat. Ayo dicoba,” ajak Sripeni dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar hybrid, di Jakarta, kemarin.

Tidak ada syarat khusus. Tidak ada batasan tahun pembuatan kendaraan. Adapun biaya ia ti­dak mengungkapkan secara spe­sifik. Namun nominal yang dike­nakan adalah setengah harga dari motor baru yang akan dikonversi tersebut.

“Ini adalah solusi bagi ma­syarakat yang ingin mempertahankan motor lama tetapi ma­sih peduli terhadap lingkungan,” bebernya.

Sripeni menegaskan, Kemen­terian ESDM sangat konsen dalam urusan konversi motor listrik. Menurutnya konversi motor BBM menjadi listrik merupakan cara ampuh untuk menekan penggunaan BBM atau energi fosil yang jumlahnya makin menipis.

Selain itu motor konvensional cenderung memicu peningkatan polusi di udara. Sebab itu seka­rang pihaknya sangat mendorong masyarakat langsung melakukan transisi. “Kami sangat fokus bagaimana memperbaiki bauran energi karena sampai saat ini kita masih ada impor, maka kita ha­rus mengurangi impor tersebut,” tegasnya.

Kementerian SDM sudah menerbitkan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023. Isinya tentang pedoman umum ban­tuan Pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar men­jadi sepeda motor listrik ber­basis baterai. “Aturan itu untuk mengatur mengenai bantuan Pemerintah untuk konversi,” ungkapnya.

Merujuk pada konversi ini ada Kementerian terkait yang harus selalu bersama-sama men­jalankan perannya. Yaitu Ke­menterian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam hal supaya bauran energi untuk pengurangan sub­sidi dan sebagainya adalah peran Kementerian ESDM.

Kemudian Kementerian Perindustrian dalam bidang penyediaan kendaraan terma­suk perusahaan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Sedangkan Kementerian Per­hubungan urusan fasilitas kon­versi dengan memberikan serti­fikasi kepada bengkel-bengkel.

“Jadi bengkelnya itu ditunjuk dan kriterianya mengikuti dari dari kriteria Kementerian Per­hubungan,” tuturnya.

Ia kembali menerangkan, upaya transisi energi dengan memberikan fasilitas konversi kendaraan listrik dilakukan untuk jangka waktu yang pan­jang.

Menurutnya ini suatu hal yang menarik karena meli­batkan bengkel motor biasa. Kemudian bengkel itu beralih menjadi memiliki kemampuan untuk memainkan konversi mo­tor listrik.

Target konversi pada tahun 2023 sebanyak 50 ribu unit kendaraan dengan kebutuhan bengkel konversi sebanyak 42 bengkel.

Untuk target konversi tahun 2024 sebanyak 150 ribu unit kendaraan dengan kebutuhan bengkel konversi sebanyak 125 bengkel.

Bengkel yang sudah mendapat sertifikat Kementerian Per­hubungan saat ini baru sekitar 19 bengkel.

Mereka mampu mengkon­versi 1900 unit kendaraan dalam waktu 1 bulan atau 22.800 unit per tahun.

Perkiraan bengkel terlatih sampai dengan Desember 2023 sebesar 1.020 bengkel yang mampu mengkonversi 102.000 unit per bulan atau 1.224.000 unit per tahun.

“Ini semuanya menyasar ke­pada bengkel-bengkel UKM dan sejauh ini memang jumlahnya tersebar kebanyakan masih di wilayah Jabodetabek,” paparnya.

Bengkel itu berdiri di Bali Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka kebanyakan adalah bengkel binaan dari bengkel pendahulunya yang sudah lebih mahir dalam urusan motor lis­trik.

“Bengkel-bengkel ini sudah memiliki binaan dan binaannya sudah tersebar di seluruh Indo­nesia,” ungkapnya.

Pemberian fasilitas untuk kon­versi motor listrik adalah salah satu solusi dari Pemerintah. Mengingat target yang dikejar adalah 115 juta motor.

Makanya transisi energi ti­dak bisa langsung instan. Dari jumlah itu 5 persennya sebanyak 6 juta adalah target dari ESDM di akhir tahun 2030.

“Ini butuh dukungan semua pihak. Kalau kita melihat visinya Pak Presiden ini nanti bisa men­dorong multiplier effect ekonomi di industri,” tuturnya.

Dia bilang, kalau semuanya bergandengan tangan maka akan mendorong tumbuhnya industri. Bahkan penyerapan tenaga kerja yang terserap juga besar. (RM.id)