Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, Simbolon Diadili Dewan Kehormatan

JAKARTA - Pernyataan politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon yang menyebut Prabowo Subianto cocok menakhodai Indonesia berbuntut panjang. Dewan Kehormatan PDIP segera memanggil Simbolon untuk diadili. Banteng tegas melarang kadernya membalelo. 

Pernyataan dukungan kepada Capres yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu disampaikan Simbolon dalam acara Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Jakarta, Jumat (7/7). Sebagai Ketua Umum PSBI, Simbolon secara terang-terangan memuji Prabowo.

Anggota Komisi I DPR itu menilai, Prabowo memiliki figur nakhoda andal alias pemimpin yang piawai. Dia berharap, negara sebesar Indonesia dapat dipimpin oleh orang yang memiliki figur tersebut.

Simbolon menambahkan, Indonesia memerlukan pengganti Jokowi yang mampu berkompetisi di dunia internasional dan merajut keharmonian dari Aceh hingga Papua. "Saya pribadi, secara jujur berharap Indonesia dinakhodai pemimpin yang punya keandalan. Secara jujur dan objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo," ujar Simbolon.

Namun, Simbolon enggan membandingkan sosok Prabowo dengan Ganjar yang telah diusung partainya sebagai Capres. "Kan, Pak Ganjar sudah diputusan ketum kami. Tentu saya harus patuh akan hal itu," tukas Simbolon.

Sikap Simbolon ini pun ramai jadi perbincangan di media sosial (medsos). Sebab, partainya Simbolon sudah mencapreskan Ganjar. 

PDIP pun langsung bertindak. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, segera memanggil Simbolon ke hadapan Dewan Kehormatan. "Pemanggilan dilakukan segera mungkin," tegas Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. 

Hasto menegaskan, kadernya tidak boleh melenceng dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia bilang, jika ada yang keluar garis, akan diperiksa secara etik. 

Menurut Hasto, Dewan Kehormatan akan menelisik alasan Simbolon mendukung Prabowo. Sebab, pernyataan Simbolon dapat memecah belah suara partai. Bahkan, berpotensi menggerus suara Ganjar sebagai Capres yang diusung PDIP.

Hasto juga mengatakan, partainya akan meminta klarifikasi kepada Simbolon yang mengundang Prabowo dalam acara tersebut. Sebab, Prabowo adalah Capres yang diusung Partai Gerindra atau rival Ganjar di Pilpres 2024

Menurut Hasto, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang akan turun langsung memeriksa Simbolon. "Kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi agar disiplin partai ditegakkan," tegasnya.

Hasto menambahkan, sikap disiplin, termasuk arah dukungan dalam Pilpres adalah sebuah sikap mutlak. Dia bilang, semua kader harus mengikuti keputusan yang telah diambil Megawati yang menunjuk Ganjar sebagai Capres.

"Sehingga seluruh kader wajib mematuhi keputusan yang sudah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, PDIP juga sempat memanggil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka karena menemani Prabowo makan malam bersama perwakilan relawan Jokowi dan Gibran di Angkringan Omah Semar, Solo, Jumat 19 Mei 2023 lalu. Pada kesempatan itu, para relawan mendeklarasikan mendukung Prabowo sebagai Capres.

Gibran dipanggil ke DPP PDIP. Saat itu, Gibran diperiksa Hasto dan Komarudin Watubun. Hasilnya, Gibran tidak diberikan sanksi. Putra sulung Presiden Jokowi itu hanya diberikan nasihat dan pesan oleh Megawati. Pesannya supaya hati-hati dengan manuver politik tokoh-tokoh menjelang Pemilu 2024. 

Usai diperiksa, Gibran mengatakan, manut dengan sikap partai yang telah memberinya wejangan.

Lalu apa kata pengamat? Direktur Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, saat ini ada kegusaran di internal PDIP. Dia menduga, dukungan kader ke Ganjar belum solid

"Bukan soal pertemuan Simbolon semata, tapi soal kader yang belum sreg dukung Ganjar dan lebih memilih dukung Prabowo," ujar Dedi kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), semalam.

Untuk mengantisipasi ini, kata dia, Megawati harus menegaskan kepada kader agar tegak lurus dengan sikap maupun pandangan politiknya. Jika ini dibiarkan saja, tentu dampaknya akan sangat besar buat Ganjar.

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, pemanggilan Simbolon oleh PDIP sudah tepat. Karena, seorang kader partai harus taat pada putusan partai. 

"Pemanggilan Simbolon itu merupakan hak PDIP. Saya menilai, PDIP ingin memastikan seluruh kader tegak lurus dengan perintah Ketua Umum," katanya kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), semalam.