Utang Luar Negeri Mei 2023 Turun Jadi Rp 5.972 T

JAKARTA '-  Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 398,3 miliar dolar AS atau Rp 5.972 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan ULN akhir April 2023 sebesar 403,0 miliar dolar AS atau Rp 6.043 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono mengatakan, dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen (yoy). Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).

“Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta,” katanya Senin (17/7).

ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 192,6 miliar dolar AS atau Rp 2.889 triliun, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,1 miliar dolar AS atau Rp 2.991. “Secara tahunan tumbuh 2,3 persen,” ujarnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Menurut Erwin, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS atau Rp 2.947 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS atau Rp 2.992 triliun.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen. Kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3 persen dan 7,6 persen, dibandingkan dengan kontraksi 4,8 persen dan 3,9 persen pada bulan lalu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta. 

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7 persen dibandingkan dengan rasio  pada bulan sebelumnya sebesar 30,0 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tukasnya.