Jelang Pemilu, Wapres Minta Bupati Jaga Keamanan Daerah!

TANGERANG - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta seluruh kepala daerah sigap menjaga stabilitas dan keamanan daerah, jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), bertujuan melahirkan pemimpin yang mampu mengelola kebijakan negara dan daerah.

“Tingkatkan koordinasi dan antisipasi seluruh potensi kerawanan yang mungkin mun­cul. Dengan begitu, Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024 dapat berjalan lancar,” pinta Ma’ruf, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Banten, kemarin.

Lebih lanjut, ia mengatakan,2024 akan menjadi sejarah demokrasi Indonesia. Karenanya, para kepala daerah, khusus­nya bupati, harus bisa menjadi bagian sejarah itu, menciptakan situasi wilayah yang aman untuk menggelar Pemilu.

Ma’ruf menyebut, Pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Melalui mekanime itu, tambah dia, proses pergantian pemimpin negara atau daerah, diharapkan taklagi menghambat rencana nasional dan daerah yang tengah berjalan.

“Saya berharap, para pemimpin kabupaten bersama perang­katnya sigap menjaga stabilitas dan keamanan, jelang pelak­sanaan Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024 nanti,” tegas mantananggota DPRD DKI Jakarta pada 1971 ini.

Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar meminta, seluruh kepala daerah memberi perhatian serius terhadap seluruh agenda kontestasi demokrasi di 2024. Sebab, konflik sosial akibat isu politik bisa muncul sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Kemendagri sudah memerin­tahkan seluruh daerah memben­tuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), mengantisipasi terjadinya konf­lik sosial, sejak 2021 lalu. Namun, sesal dia, masih ada sejum­lah daerah yang belum memben­tuk tim khusus itu, utamanya di wilayah Papua.

Di antaranya, Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kami akan terus mendorong provinsi atau daerah, segera membentuk Timdu,” ujar Bahtiar, dalam webinar Penguatan Timdu PKS, kemarin.

Menurut dia, kehadiran Timdu PKS sangat penting. Melalui tim tersebut, lanjut Bahtiar, daerah bisa melakukan pemetaan se­luruh isu dan potensi konflik, sehingga mereka bisa menye­lesaikan semua permasalahan secara damai.

Di webinar yang sama, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Astri Kusuma Mayasari mengingatkan, penanganan konflik sosial merupakan salah satu proyek priortas nasional. Karenanya, seluruh Pemerintah Daerah harus mendukung pro­gram penanganan konflik sosial, membentuk Timdu PKS, serta memberikan alokasi anggaran yang memadai.

“Kita harus antisipasi konflik berlatar politik di tahun 2023-2024. Jangan lupa, lakukan pemutakhiran rencana aksi daerah, penanganan konflik sosial se­cara berkala, berdasarkan hasil pemetaan isu, penyebab, dan aktor,” pintanya.