Cadas, Jubir Kemenkeu Jawab Sentilan AHY Soal Capaian Di Bidang Ekonomi

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo menjawab sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap capaian pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Lewat pidato politiknya pada 14 Juli lalu, AHY menyebut Indonesia mengalami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dalam sembilan tahun terakhir. Sekalipun ada capaian yang berhasil diraih.

"Pidato politik yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita bright spot di tengah suramnya ekonomi global, tudingan mandek bahkan mundur, hanya menebar pesimisme," kata Yustinus via Twitter,  Minggu (30/7).

Terkait hal tersebut, Yustinus pun menyampaikan sejumlah penjelasan, sebagai bentuk pemenuhan hak publik untuk diskursus yang sehat dan terbuka.

Pembangunan Infrastruktur

Hal pertama yang dijelaskan Yustinus adalah soal pembangunan infrastruktur, yang harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan menumbuhkan sektor ekonomi baru.

Daya saing akan naik kesejahteraan merata. Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju," jelas Yustinus, yang juga Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Akselerasi infrastruktur, lanjutnya, dilakukan tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin.

Karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Asal tahu saja, sebanyak 55,2 persen atau Rp 492 triliun dari total belanja pemerintah pusat, merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Baik melalui perlindungan sosial, petani dan UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan sektor pelayanan publik lainnya.

Dukungan Terhadap UMKM

Yustinus menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM.

"Dukungan terhadap masyarakat miskin dan rentan, dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR," kata Yustinus.

Sementara akses ke pekerjaan, diperluas melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

Tahun 2022, dukungan UMKM yang terealisasi mencapai Rp 26,1 triliun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur.

Nilai penjaminan UMKM mencapai Rp 12,7 triliun untuk 764 ribu debitur.

Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 triliun untuk 8 debitur.

"Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta," ujar Yustinus

Pernyataan ini disampaikan Yustinus, untuk meluruskan pernyataan AHY yang mengatakan, negara perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta pelaku UMKM melalui pelatihan, akses permodalan dan juga pemasaran.

"Kredit Usaha Rakyat perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagang-pedagang kecil dan angkutan kota," tutur AHY.

Kesejahteraan ASN

Dalam pidatonya, AHY juga mengkritik pemerintah soal kesejahteraan abdi negara, yang menurutnya kurang diperhatikan.

"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahun," papar AHY.

"Jika dikaitkan dengan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat," imbuh putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi hal ini, Yustinus menerangkan, dalam periode 2019 hingga 2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen. Antara lain untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tunjangan kinerja  K/L (seiring capaian reformasi birokrasi).

Untuk tenaga pendidik, pada 2022, pemerintah telah memberikan Tunjangan Profesi Guru (PNS) utk 577 ribu guru dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru.

"Tunjangan kinerja ini adalah penilaian yang lebih fair, karena didasarkan pada capaian kinerja. Selanjutnya, kita tunggu kejutan dalam Pidato Presiden RUU APBN 16 Agustus nanti," ucap Yustinus.

Subsidi Pupuk

AHY mengingatkan, ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat.

Terutama, bagi para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.

Subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran.

Saat ini, kata AHY, memang ada pupuk subsidi. Tetapi, petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit.

Petani seolah dipaksa harus membeli pupuk non-subsidi di pasaran, padahal harganya berkali-kali lipat lebih mahal.

Kemudian,  harga jual hasil panen sering dipermainkan para tengkulak, juga dihancurkan oleh kebijakan impor di saat petani kita sedang panen raya.

"Banyak petani mengeluh, Mas, kami sampun (sudah) megap-megap," cetus AHY.

Merespons kritikan ini, Yustinus memaparkan, dalam kurun waktu 2019-2022, subsidi non energi cenderung naik rata-rata 36,8 persen untuk subsidi pupuk.

Tahun 2022, subsidi pupuk yang tersalurkan mencapai 7,4 juta ton.

Dan tahun ini, pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp 25,3 triliun.

"Kita menyiapkan dan mematangkan skema subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran," ujar mantan konsultan Asian Development Bank (ADB) ini.

Untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, pemerintah menerapkan kebijakan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk petani. Dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG).

Resinya, dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.

"Mestinya, Mas AHY masuk ke dalam detail dan mengkritik formulasi dan implementasi. Tak sekadar melempar tudingan tanpa dasar," tegas alumnus STAN, yang menyelesaikan pendidikan magister di Jurusan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan Ilmu Filsafat di STF Driyarkara.

Pandemi Covid-19

Yustinus membeberkan, pada tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lebih kuat dibanding rata-rata kawasan regional.

Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut, pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

"Jadi, mana data yg menunjukkan kemiskinan dan pengangguran meningkat? Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global beberapa waktu terakhir," kata Yustinus.

Pernyataan ini ditujukan Yustinus, untuk menjawab tudingan AHY tentang lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi," ujar AHY.

Partai Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Serta dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.

"Kalau sebelum pandemi datang, saya juga punya data. Pada tahun 2018 dan 201, ekonomi kita tumbuh stabil masing-masing 5,2 dan 5,0 persen. Relatif lebih baik dibanding negara-negara lain di dunia. Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya, pada Februari 2020, indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi," urai Yustinus.

"Sekali lagi, membandingkan itu perlu konteks dan pijakan Mas," sambungnya.

Bantuan Masyarakat

Tak semua hal yang disampaikan AHY, dikritisi Yustinus. Dalam penjelasannya, Yustinus juga sependapat dengan pernyataan AHY, yang menyebut prioritas dan anggaran negara dalam situasi krisis dan tekanan ekonomi yang berat, mesti diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Terutama bagi para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.

"Untuk ini, kami sependapat. Karena nyatanya 55,2 persen atau Rp 492,0 T atau mayoritas belanja pemerintah pusat semester I-2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi, Mas AHY sedang mengafirmasi," papar Yustinus.

Yustinus menegaskan, setiap tahun, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk belanja perpajakan.

Saat pandemi, ditambahkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Belum lagi tax holiday utk industri pionir, serta UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM, dengan omzet di bawah Rp 500 juta tidak kena pajak penghasilan (PPh).

"Ini UU terobosan di tahun 2021, agar keadilan lebih substansial. Sayang, Partai Demokrat banyak tidak setuju saat pembahasan," cetus Yustinus.

Jawaban ini disampaikan Yustinus, menanggapi pernyataan AHY, yang menyebut kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, denhan anggaran yang cukup. Termasuk, untuk generasi muda dan kaum perempuan.

Ketika terjadi krisis ekonomi, AHY meminta pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha. Bukan sebaliknya digenjot.

Rasio Utang

AHY meminta pemerintah, agar tidak selalu berdalih, bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen.

"Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang, rendah, dan membebani APBN. Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN," singgung AHY.

Menjawab tudingan ini, Yustinus menegaskan, pemerintah tidak sedang berdalih.

Menurutnya, itu memang amanat UU 17/2003 yang membatasi jumlah pinjaman maksimal 60 persen dari Produk Domestik Brutto (PDB). 

Untuk mengendalikannya, efisiensi bunga utang selalu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar keuangan global.

Ketersediaan likuiditas pemerintah juga dicermati.

"Bukan tanpa alasan, lembaga pemeringkat R&I meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif (sebelumnya stabil) dengan peringkat BBB+. Artinya, tata kelola kita baik dan diapresiasi," beber Yustinus.

"Saya percaya, Mas AHY tidak akan asing aseng dan objektif," tandasnya.

Utang Naik

AHY menyoroti naiknya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah atau utang BUMN.

Menurutnya, ini harus dihentikan.

"Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat, karena jebakan utang," begitu kata AHY.

Soal ini, Yustinus mengatakan, penghentian utang yang selama ini terkendali, akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk berbelanja pada sektor prioritas.

Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6 kali, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. 

Sebab, alokasi anggaran naik 2,3 kali, pendidikan naik 1,3 kali, kesehatan naik 1,9 kali, dan perlindungan sosial naik 3,8 kali.

"Matur nuwun untuk kritikannya, Mas AHY. Semoga ini, jadi diskursus yang baik dan menjadi percakapan rasional di ruang publik," pungkas Yustinus.