Udara Di Jakarta Terus Memburuk

JAKARTA - Senayan mendorong Pemerintah segera melakukan proses modifikasi cuaca menyusul memburuknya udara di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bisa jadi pertimbangan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, musim kemarau yang panjang ditambah polusi kendaraan membuat udara di sekitar Jabodetabek sepekan ini memburuk. Dibutuhkan, modifikasi cuaca agar hujan bisa turun untuk mencuci udara yang saat ini penuh dengan bahan tercemar.

“Jika memungkinkan, proses modifikasi cuaca ini bisa dilakukan segera. Karena musim kemarau ini menyebabkan po­lusi di udara tidak terurai,” kata Puan, kemarin.

Puan menuturkan, modifikasi cuaca merupakan salah satu cara efektif untuk segera menurunkan polusi udara. Kementerian Ling­kungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diminta mempercepat proses Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ini.

“Dengan harapan, hujan dapat mengguyur sekitar Jabodeta­bek,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan, dalam rentang waktu Januari-Juni 2023, terdapat 638.291 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jakarta. Ini berarti, ada sekitar 100 ribu warga ibu kota terserang penyakit ISPA setiap bulannya akibat polusi udara.

Ketua DPR perempuan perta­ma di Indonesia ini pun mewanti-wanti, setiap fasilitas kesehatan harus selalu siap menghadapi munculnya penyakit akibat udara buruk ini. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi keselamatan warganya dari ancaman apa pun, termasuk ancaman kesehatan.

“Masalah kesehatan adalah dampak dari parahnya polusi udara di Jakarta. Jika tidak diatasi cepat, makin banyak masyarakat yang sakit akibat tercemar polusi melalui udara yang mereka hirup,” tuturnya.

Puan juga mengimbau ma­syarakat kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Toh, selama ini, penggunaan masker terbukti mencegah penularan virus saat pandemi Covid-19 lalu.

“Untuk menghindari berbagai penyakit akibat polusi udara, ada baiknya gunakan masker saat berada di luar. Termasuk juga untuk anak-anak,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Puan juga mendukung rencana menerapkan WFH jika cuaca di sekitar Jakarta terus memburuk. Pemerintah kudu gencar melaku­kan sosialisasi jika kebijakan WFH ini terpaksa diterapkan kembali.

“Jika WFH adalah solusi ter­baik, maka DPR siap untuk mendukung langkah tersebut. Melalui fungsi pengawasan­nya, DPR berkomitmen akan mengawal setiap kebijakan yang berguna bagi kebaikan masyara­kat,” jelasnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi IV DPR Daniel Djohan. Menurutnya, WFH bisa dilakukan jika memang kondisi udara di sekitar Jakarta terus memburuk. WFH bisa menjadi salah satu solusi mengatasi gangguan kesehatan yang di­alami masyarakat akibat udara buruk saat ini.

Dengan WFH, pengurangan polusi udara dari kendaraan ma­syarakat yang digunakan untuk bekerja bisa berkurang.

“Toh, saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” ucapnya.

Namun dia mewanti-wanti agar Pemerintah melakukan kon­trol terhadap pabrik-pabrik yang ada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Sebab diduga, polusi yang terjadi ini akibat operasi pabrik-pabrik, salah satunya di kawasan Tangerang.

Anggota Fraksi PKB ini menjelaskan, rata-rata polutan udara di Tangerang Selatan (Tangsel) pada Juli berada di angka 60 mikrogram per meter kubik. Angka ini naik dari bulan sebelumnya, 56 mikrogram per meter kubik.

Selain karena polutan, pem­bakaran sampah yang besar dan faktor banyaknya pabrik menyebabkan Tangsel memi­liki kualitas udara lebih buruk dibandingkan Jakarta.

“Industri sekitar Jabodetabek harus diperiksa benar, masalah Amdal dan penanganan po­lusinya agar sesuai aturan. Jika perusahaan terbukti melanggar, Pemda harus berani ambil tin­dakan mencabut izin usahanya,” tegas Daniel.

Legislator dari Dapil Kali­mantan Barat I ini mengatakan, Pemerintah harus memprioritaskan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara dalam menjalankan operasionalnya.