Jokowi Ingin Pilpres Kekeluargaan

JAKARTA - Presiden Jokowi kembali menyampaikan harapan soal Pilpres 2024 yang eskalasinya mulai hangat-hangat kuku. Selain berbicara estafet kepemimpinan, Jokowi ingin Pilpres itu berlangsung dalam nuansa kekeluargaan. Tak ada perpecahan antar sesama anak bangsa. Ibarat pertandingan, setelah balapan, mari berkawan bukan tambah bermusuhan.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di pembukaan Rakornas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Kota Medan, kemarin. Dalam sambutannya, Jokowi banyak menyinggung soal situasi politik jelang Pilpres 2024.

“Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri, sudah mulai saling panas memanasi,” tutur Jokowi.

Eks Gubernur DKI itu berharap, meski saling berkompetisi di tahun politik, kawan tetaplah kawan. Dengan begitu, maka kompetisi akan berjalan secara arif dan tidak perlu menimbulkan perpecahan.

“Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan,” pesan Jokowi.

Seluruh masyarakat Indonesia, tegas Jokowi, merupakan saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Sehingga setelah kompetisi pemilu 2024 nanti berakhir, masyarakat harus kembali bersatu.

“Jangan dilupakan itu. Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali, bersatu kembali. Jangan antar tetangga gak bisa saling menyapa setelah Pemilu. Jangan antar kawan nggak saling menyapa setelah Pilpres, nggaklah. Perlu saya ingatkan kita ini saudara sebangsa dan se-Tanah air,” ujarnya.

Menurut Jokowi, hal itu sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Sikap kekeluargaan, gotong royong, dan bersatu pun harus terus digaungkan.

“Karena itu, jangan buat luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan, ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan,” katanya.

Jokowi pun menyampaikan, bahwa setelah persaingan Pilpres berakhir, para elite politik sudah berkumpul bersama. Ironisnya, ketika di tingkat atas sudah ngopi bareng, justru banyak masyarakat di bawah yang belum bisa move on.

Agar perpecahan di tingkat akar rumput tidak semakin runcing, Jokowi meminta kepada pihak yang menang di Pilpres bisa merangkul dan mengajak pihak yang kalah. Sehingga bisa bersama-sama membantu menjalankan program demi kepentingan masyarakat.

Presiden 2 periode ini menegaskan, tantangan yang dihadapi ke depan itu sangat sulit. Dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk membangun Indonesia. “Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah untuk membantu dan kalau tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu,” ujar Jokowi.

Ketua DPP Golkar Dave Laksono menyambut baik imbauan yang disampaikan Jokowi. Dia menuturkan, Pilpres yang berlangsung di 2014 lalu, harus jadi pengalaman pahit yang tidak boleh terulang kembali. Perbedaan dalam pilihan Capres-Cawapres di 2014, kata dia, membuat rakyat terpecah-pecah.

Namun pasca Pilpres 2019, kata dia, Jokowi memberikan keteladanan yang baik. Prabowo Subianto yang jadi rivalnya dalam Pilpres 2014 dan 2019, diajak Jokowi untuk masuk dalam kabinet. Tujuannya, untuk meredam perpecahan yang terjadi di tingkat bawah.

“Maka kami juga berharap pada para pendukung Capres, agar nanti kita bertanding ide dan gagasan. Bukan hanya menjelek-jelekkan dan menunjukkan kelemahan sesama,” pesan Dave.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sepakat dengan Jokowi. Menurutnya, hajatan lima tahunan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, merupakan proses pengejahwantahan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan demokrasi.

Perbedaan pendapat, ide, gagasan, kepentingan, maupun pilihan, adalah sesuatu yang wajar saja. Di era demokrasi seperti sekarang ini, setiap warga memiliki kebebasan untuk memilih dan dipilih, yang telah diatur konstitusi.

Kesadaran politik tanpa harus membuat jarak, atau mengurangi nilai persahabatan sebagai warga negara Indonesia,” pesannya.

Hal senada juga disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurutnya, semua pihak harus menjaga suasana politik yang kondusif pada kontestasi Pilpres. Terlebih, semua pihak, khususnya pimpinan partai, tak ingin mengulang pengalaman Pilpres 2014.

“Kami merespon positif atas pesan-pesan sejuk dan teduh seperti ini. Kontestasi mesti dimaknai sebagai lawan tanding dalam menjemput mandat rakyat, bukan sebagai musuh yang mesti dimusnahkan,” kata Kamhar.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi pernyataan Presiden. Namun, ia meminta Presiden tidak lagi cawe-cawe. Berikan kebebasan bagi parpol dan politisi.

“Semua dewasa, tapi kalau diganggu ya akan potensi konflik. Pesannya, jadikan rakyat tujuan utama berpolitik. Tetap rendah hati untuk melayani,” imbuhnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga menilai, pesan Jokowi sangat baik. Supaya Pemilu tidak saling rusuh yang menimbulkan huru-hara. Karena politik di Indonesia politik perkawanan. “Yang kalah pun bisa jadi menteri,” ulas Adi.

Namun, dia memprediksi, Pilpres 2024 tak seganas seperti di tahun 2014 dan 2019. Setidaknya, kata dia, Pilpres 2024 akan lebih cool karena strategi menyerang antar Capres terlihat dihindari setiap calon. Termasuk penggunaan isu SARS yang selama ini kerap membuat perpecahan di kalangan akar rumput.

“Jangan provokasi rakyat hanya untuk menang. Hindari cara-cara memecah belah dengan menghalalkan segala macam cara. Rakyat di bawah itu pada dasarnya adem dan rukun. Jangan rusak kehidupan harmonis mereka dengan kampanye murahan,” pungkasnya.