Ganti Nama KPP Jadi Koalisi ”PBNU”

JAKARTA - Di tengah perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) punya ide nakal. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) diusulkan jadi Koalisi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, disingkat PBNU.

Diketahui, usul itu mun­cul setelah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dideklarasikan sebagai Capres dan Cawapres. Hal ini berimbas pada hengkangnya Partai Demokrat dari KPP.

Usulan ini dilontarkan Ketua DPP PKB, Lukmanul Hakim. "Jadi Koalisi PBNU, adalah singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," katanya, kepada wartawan kemarin.

Lukman menilai, nama koalisi ini cocok dengan duet Anies-Imin. Sebab, sama-sama memiliki komitmen penuh ber­pegang teguh kepada Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga diklaim se­bagai tokoh yang menjunjung serta menjaga pluralisme dan kebhinnekaan di Indonesia.

"Pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, dua sosok pe­mimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, NKRI dan anti kepada khilafah maupun ideologi lain," tuturnya.

Dia berharap, nama Koalisi PBNU disetujui Partai NasDem dan PKS. Jika koalisi ini disetujui, dia menyakini, bakal se­makin mengikis stigma Anies yang dianggap pro khilafah dan kelompok keras. "Ini jawaban black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah," tandasnya.

Menanggapi usulan itu, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni menyatakan tak setuju. "Pertama, PBNU kan udah memiliki organisasi sendiri. Jadi janganlah bawa-bawa nama PBNU. Saya nggak setuju. Nanti akan berdampak pada organisasi lainnya," tuturnya kepada wartawan, kemarin.

Sahroni mengimbau, elite partai berlogo Bintang Sembilan itu tak buru-buru memutus­kan nama koalisi. Dikatakan, penentuan nama koalisi harus menunggu para ketua umum parpol duduk bareng. "Tunggu semuanya duduk bersama mena­makan koalisi dan tag linenya," pesannya.

Sedangkan Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie me­nambahkan, pada prinsipnya, partainya menghargai dan menghormati gagasan dan pikiran dari mana dan siapa pun. Dia membeberkan, ada ide lain yang sudah muncul untukmengganti nama KPP. Di antaranya, Koalisi Perubahan untuk Keadilan Bangsa. Nama ini diambil dari moto NasDem, Keadilan dari PKS, dan Bangsa dari PKB.

"Jadi semua unsur partai ma­suk dalam nama dan identitas koalisi. Tetapi, semua usulan itu harus dibicarakan bersama Capres-Cawapres dan anggota koalisi," ungkap Gus Choi lewatpesannya kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Lalu bagaimana tanggapan PBNU? Ormas Islam terbesar di Indonesia itu akan membahas­nya. "Kita akan tanggapi semua manuver atas klaim-klaim ini. Ketua Umum, Kiai Yahya sedang berkumpul dan akan segera mengeluarkan press release. Supaya lebih komprehensif," tegas Wakil Sekjen PBNU, KH. Sulaiman Tanjung kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup) kemarin.