TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Putuskan Impor Beras Tahun Ini dan Tahun Depan

Presiden Turun Gunung Urusin Beras

Laporan: AY
Selasa, 12 September 2023 | 08:56 WIB
Foto : Setpres
Foto : Setpres

BOGOR - Sepulang menghadiri KTT G20 di India, Presiden Jokowi langsung turun gunung mengurus persoalan beras yang harganya mulai naik di pasaran. Usai meninjau dua gudang Bulog, Jokowi memutuskan mengimpor beras tahun ini dan tahun depan. Tujuannya, untuk mengamankan pasokan dan menekan kenaikan harga beras.

Dua gudang Bulog yang ditinjau Jokowi itu, berada di Dramaga, Bogor, Jawa Barat, dan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah pejabat hadir mendampingi Jokowi. Di antaranya Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Kepala Negara memastikan, stok beras aman. Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog ada 1,6 juta ton. Jumlah ini akan bertambah 400 ribu ton dari impor yang dilakukan Pemerintah tahun ini. Sehingga totalnya menjadi 2 juta ton.

"Biasanya, stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ucap Jokowi, di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, kemarin.

Saat ini, hampir seluruh negara mengalami kekeringan. Untuk memastikan ketersediaan stok, Pemerintah membuka keran impor. Jokowi menerangkan, Pemerintah telah impor beras dari Kamboja sebesar 250 ribu ton, dan saat ini dalam proses perjalanan.

Impor beras 250 ribu ton itu, merupakan bagian dari keseluruhan impor beras 400 ribu ton yang direncanakan Pemerintah. Nantinya, beras dari Kamboja akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog di berbagai daerah. Beras impor tersebut paling lambat tiba pada November 2023.

Jokowi juga tidak menutup kemungkinan akan kembali impor tahun depan. Tujuannya untuk memastikan cadangan strategis beras nasional terpenuhi. Selain juga untuk menjaga agar harga beras tidak kembali naik.

"Iya (rencana impor lagi) ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak," terang Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah berbicara dengan pemimpin negara lain untuk rencana tersebut. Seperti dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang, PM India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin.

Per 1 September lalu, Jokowi juga sudah memerintahkan untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan ke masyarakat sebanyak 10 kilogram per bulan. Dengan demikian, masyarakat bisa terhindar dari kenaikan harga beras, dan Pemerintah bisa meredam inflasi.

"Setiap bulan, kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan Bulog untuk bantuan pangan. Ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," terangnya.

Dirut Bulog, Budi Waseso ikut memberi penjelasan. Dia meyakini, dengan adanya bansos, harga beras kualitas medium akan turun di bawah Rp 11 ribu per kg. Menurutnya, penurunan harga itu akan bertahap, karena pedagang yang semula membeli beras mahal tidak langsung mau menjual murah.

Soal pendistribusian bansos, Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan, bantuan untuk 21,3 juta keluarga kurang mampu sudah disalurkan sejak kemarin. Ia pun memerintahkan BUMN Pangan agar memaksimalkan program bantuan tersebut.

"Insya Allah BUMN terus bersinergi satu sama lain. Seperti Bulog dan Pos Indonesia yang mulai hari ini (kemarin, red) mendistribusikan bantuan beras ke-34 provinsi di Indonesia," terang Erick.

Dia menerangkan, stok beras di Gudang Bulog sebesar 1,5 juta ton masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, program bantuan pangan untuk tiga bulan ke depan menjadi wujud komitmen BUMN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Semoga upaya ini dapat membantu masyarakat kita yang pada hari ini membutuhkan bantuan beras. BUMN akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk Badan Pangan Nasional hingga kementerian/lembaga lain untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan secara maksimal," tutur Erick.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo