PMN Rp 3 Triliun Untuk Peremajaan Kapal Pelni

JAKARTA, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sangat patut menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun depan. Sebab, kapal perusahaan pelat merah tersebut sudah tua sehingga butuh peremajaan untuk menjamin keselamatan penumpang.

Pelni masuk dalam daftar usulan mendapat PMN yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke parlemen.

Pemerhati transportasi Akhmad Sujadi mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan. Se­hingga belum tentu semua daerah dapat dilayani oleh angkutan darat, seperti bus atau kereta api.

Karenanya, angkutan kapal, khususnya yang dimiliki Pelni, perananannya sangat penting. Karena tak hanya menghubung­kan antar pulau. Tetapi ber­dampak positif pada pendistri­busian logistik.

"Faktor keselamatan dan ke­layakan kapal memang harus diutamakan,” ujar Sujadi kepa­da Rakyat Merdeka, kemarin.

Selama ini, Pelni tetap melaku­kan perawatan atau perbaikan di galangan kapal (docking), sebagai upaya mengedepankan keselamatan penumpang.

Di samping itu, sejumlah rute yang dilayani Pelni penting dari sisi angkutan logistik. Misalnya, rute Jakarta-Papua, Jakarta-Na­tuna, Jakarta-Semarang, hingga ke Kalimantan. Termasuk, kapal-kapal perintis yang melayani daerah-daerah atau pulau-pulau.

"Makanya, transportasi laut ini sangat dinantikan setiap waktu oleh masyarakat, khusus­nya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB),” kata Sujadi.

Menurutnya, kebutuhan trans­portasi umum di daerah-daerah tersebut berbeda dengan trans­portasi di Pulau Jawa.

“Mereka sangat membutuhkan kapal laut untuk bepergian dan memenuhi kebutuhan. Beda dengan Pulau Jawa, yang aksesnya bisa dijangkau motor, mobil, bus dan kereta api,” terangnya.

Untuk itu, menurutnya, Pemerintah telah menunjukkan ke­berpihakannya kepada Pelni, melalui pemberian PMN untuk peremajaan kapal laut. Apalagi, Pelni kerap menjalankan penu­gasan dari Pemerintah.

Karenanya, sangat disesalkan bila kapal Pelni yang sudah berusia lebih dari 30 tahun tetap dioperasikan.

“Walau usia kapal masih layak beroperasi tapi tetap ada kekhawatiran, ancaman adanya kecelakaan. Makanya, PMN ini sangat penting untuk peremajaan armada,” ungkapnya.

Saat ini total armada yang dimiliki Pelni lebih dari 100 kapal yang terdiri dari kapal besar dan kapal perintis.

Terakhir, kata dia, Pelni per­nah mendapatkan PMN pada 2015 sebesar Rp 500 miliar, yang dialokasikan untuk pengadaan kapal Tol Laut.

“Saat itu, dengan dana Rp 500 miliar, Pelni membeli 6 kapal barang bekas, yang usianya tidak lebih dari 20 tahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sujadi menilai, dengan PMN mencapai Rp 3 triliun, makin berdampak positif pada berbagai sektor. Mulai dari faktor keamanan, kemudahan akses perjalanan, hingga per­tumbuhan logistik di daerah.

"Saya yakin, PMN ini bagi Pelni dampak dan manfaatnya akan sangat luas ke depannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan PMN sebagai cadangan investasi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 12,8 triliun.

Yaitu dengan rincian, untuk PT KAI (Persero) Rp 2 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 1 triliun, PT Pelni (Persero) Rp 3 triliun, PT Inka (Persero) Rp 1 triliun, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun, dan ID Food Rp 832 miliar.

Erick yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini memberi­kan penekanan terhadap pentingnya dana PMN dikuncurkan untuk Pelni. Menurutnya, PMN untuk mendukung peningkatan keselamatan penumpang. Dan memberikan prioritas pelayanan transportasi masyarakat.

“Kita negara kepulauan, tapi kalau kapal-kapalnya sudah 30 tahun, kan ini keamanan menjadi penting,” ujar Erick seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (14/9).

Meski demikian, ia mengem­balikan hasil keputusan kepada Pemerintah. Terlebih, usulan PMN ini masih akan dibahas lebih lanjut Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kemente­rian Keuangan (Kemenkeu).

Ya, detilnya tergantung pada keputusan cadangan investasi. Hasil diskusi terakhir, mudah-mudahan, sepertinya akan disetujui,” harap Erick.

Mantan bos Klub Inter Milan ini berharap, perusahaan BUMN yang mendapat PMN dapat meningkatkan setoran dividen ke negara.

“Kami berharap, dividen yang diberikan akan naik dari Rp 80 triliun ke Rp 85 triliun,” pung­kasnya.